AS Bentuk Board of Peace untuk Gaza, Inisiatif Trump Dinilai Anomali Diplomasi dan Berpotensi Geser Peran PBB

 

Repelita Washington DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah meluncurkan sebuah inisiatif diplomasi internasional baru.

Inisiatif yang dinamai Board of Peace atau Dewan Perdamaian tersebut dirancang untuk menangani krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Struktur dan mekanisme badan ini menuai sorotan karena dinilai tidak lazim dalam praktik diplomasi global.

Badan tersebut juga dipandang berpotensi menggeser peran tradisional yang selama ini dipegang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Undangan resmi telah dikirimkan kepada sekitar enam puluh negara untuk bergabung dalam dewan ini.

Beberapa negara seperti Norwegia, Belanda, Slovenia, dan Maroko telah mengonfirmasi penerimaan dokumen undangan tersebut.

Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store menyatakan bahwa negaranya akan meninjau dengan hati-hati relevansi keikutsertaannya.

Raja Mohammed VI dari Maroko telah menyampaikan kesediaan awal untuk bergabung dengan inisiatif perdamaian ini.

Piagam Board of Peace memuat beberapa poin yang dianggap kontroversial oleh banyak pengamat hubungan internasional.

Donald Trump diusulkan untuk menjabat sebagai ketua dewan tersebut seumur hidup dalam struktur yang diajukan.

Keanggotaan negara peserta pada umumnya dibatasi hanya untuk periode tiga tahun sesuai ketentuan awal.

Namun negara dapat memperoleh status anggota permanen dengan membayar komitmen lebih dari satu miliar dolar AS.

Gedung Putih menyatakan bahwa skema ini dimaksudkan sebagai bukti komitmen nyata negara-negara terhadap stabilitas global.

Diplomat yang berbasis di New York menjuluki inisiatif ini sebagai versi Perserikatan Bangsa-Bangsa ala Donald Trump.

Mereka mengkhawatirkan marginalisasi peran lembaga-lembaga internasional yang telah berdiri lama.

Beberapa pemimpin dunia menunjukkan respons yang beragam terhadap undangan yang disampaikan oleh Amerika Serikat.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengisyaratkan kesiapan berkontribusi.

Kontribusi tersebut terutama diarahkan pada penanganan krisis Gaza yang mandatnya telah disahkan hingga tahun 2027.

Prancis dan Jerman sebagai negara utama Eropa juga menerima undangan namun masih melakukan kajian mendalam.

Mereka mempertimbangkan dampak jangka panjang inisiatif ini terhadap kedaulatan dan efektivitas PBB.

Laporan media Denmark mengungkap operasi intelijen Amerika Serikat di Greenland sepanjang tahun 2025.

Operasi tersebut bertujuan memetakan infrastruktur militer tanpa izin resmi dari pemerintah Denmark.

Situasi ini menciptakan latar kontras antara upaya perdamaian di Timur Tengah dan ketegangan dengan sekutu di Eropa Utara.

Board of Peace diproyeksikan menjadi badan yang lebih agresif dibandingkan lembaga diplomasi konvensional.

Rencana kerjanya mencakup pembentukan administrasi internasional sementara di wilayah Gaza.

Juga termasuk pengerahan pasukan stabilisasi lintas negara untuk menjaga keamanan di daerah konflik.

Namun tidak adanya perwakilan dari pihak Palestina dalam daftar anggota dewan menjadi kritik utama.

Seorang pejabat senior PBB memperingatkan dampak meragukan peran PBB sebagai pemersatu bangsa-bangsa.

Dikhawatirkan hal tersebut dapat membawa dunia memasuki periode ketidakpastian dan kesulitan yang lebih besar.

Inisiatif ini terus memicu perdebatan di kalangan diplomat dan pengamat kebijakan luar negeri berbagai negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga