Bandara IMIP Diduga Jadi Celah Masuk Barang Ilegal, Menhan Soroti Ancaman Pertahanan Negara

 Repelita Morowali - Pengamat dari Citra Institute bernama Efriza menganggap bahwa tudingan mengenai kegiatan tidak sah di bandara khusus kawasan industri IMIP menunjukkan adanya ancaman signifikan terhadap ketahanan negara.

Isu ini pertama kali dibongkar oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan dianggap sebagai indikasi bahwa ada masalah mendalam yang sedang mengikis elemen penting dalam sistem keamanan nasional.

Bagi Efriza, pengumuman dari Menhan tersebut bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja tanpa perhitungan matang.

Ia menyatakan bahwa hal itu merupakan tindakan yang diperlukan karena langsung berhubungan dengan fondasi utama pertahanan bangsa.

“Menhan mengungkap dugaan pelanggaran di IMIP bukan secara kebetulan. Itu langkah terukur dan wajib karena menyentuh langsung aspek utama pertahanan negara,” ujar Efriza kepada RMOL, Senin 1 Desember 2025.

Efriza menjelaskan bahwa asumsi bandara di IMIP dijadikan jalur masuk bagi pekerja asing dari China serta barang-barang terlarang menjadi isu krusial yang memang pantas mendapat sorotan dari pihak berwenang seperti Menteri Pertahanan.

Kurangnya pengendalian di sana membuka celah kerentanan bagi daerah sekitar dan seluruh negeri.

Selain itu, kemungkinan adanya barang ilegal yang lolos bisa membawa kerugian besar bagi warga masyarakat maupun pemerintahan.

Menurut pandangan Efriza, dengan mempublikasikan masalah ini, Menhan bermaksud untuk menekankan bahwa terdapat ketidakberesan dalam pengoperasian bandara di Morowali.

Lebih dari itu, ia menilai bahwa pernyataan tersebut membawa pengaruh baik lantaran memicu minat dari kalangan DPR.

Pertanyaan mengenai ketidakhadiran petugas Bea Cukai serta Imigrasi di lokasi bandara itu mencerminkan peningkatan pemahaman tentang urgensi kerjasama lintas instansi dan kebutuhan akan pemantauan yang lebih ketat.

“Pernyataan Menhan harus dibaca sebagai pesan tegas bahwa keamanan nasional tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun, termasuk dalih investasi yang justru bisa melemahkan pengawasan,” pungkas dosen ilmu politik UNAS itu.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga