Agus Wahid: Banjir Sumatera Lebih Dahsyat dari Tsunami 2004, Negara Berani Tegas atau Kalah oleh Para Cukong?

 

Repelita Jakarta - Analis politik Agus Wahid menilai bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh sebagai musibah ekologis paling dahsyat dalam dua dekade terakhir, bahkan melebihi dampak tsunami Aceh 2004.

Menurut Agus, peristiwa ini tidak sekadar bencana alam murni melainkan akibat kehancuran ekosistem yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Banjir kali ini bukan hanya menelan korban manusia dalam jumlah besar, tetapi juga menghancurkan pemukiman, infrastruktur publik dan membinasakan ekosistem serta keanekaragaman hayati, terutama satwa,” ujar Agus kepada fajar.co.id pada Minggu, 7 Desember 2025.

"Diksi pembantaian tak bisa dilepaskan dari tragedi banjir itu. Ratusan manusia disapu tanpa pandang usia, etnis, dan gender. Satwa dan ekosistem digulung musnah secara bersamaan,” tegasnya.

Agus menyoroti lonjakan izin konsesi hutan selama beberapa periode pemerintahan, seperti 589 ribu hektare pada masa Menteri Kehutanan MS Kaban 2004-2009 yang melonjak menjadi 1,6 juta hektare di era Zulkifli Hasan.

Era Siti Nurbaya 2014-2024 menurutnya ditandai upaya penegakan hukum dan pencabutan izin bermasalah, sehingga luas konsesi menyusut ke kisaran 600-800 ribu hektare.

"Dengan menelusuri data administratif dan temuan lapangan, mudah menentukan siapa pihak yang paling obral izin konsesi," sebut Agus.

Ia mempertanyakan kemauan negara menindak tegas pemilik konsesi dan penerbit izin melalui jalur pidana, perdata, atau politik.

"Pertanyaannya sekarang, beranikah negara mengambil tindakan hukum pidana, perdata bahkan politik terhadap pihak yang terlibat? Banyak yang meragukannya," tukasnya.

Keraguan publik muncul karena pemilik konsesi sering kali memiliki ikatan politik kuat dengan pemangku kekuasaan.

"Pemilik konsesi adalah para cukong yang punya relasi politik menuju kekuasaan. Sulit berharap banyak pada otoritas negara selama potensi al-fulus mewarnai penegak hukum," imbuh Agus.

Tragedi ini seharusnya menjadi peluang bagi Presiden Prabowo untuk melakukan perombakan kabinet terkait lingkungan.

"Banjir nasional harus menjadi jalan untuk reshuffle sejumlah menteri terkait. Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM punya tanggung jawab langsung terhadap krisis lingkungan ini. Setidaknya ada kelalaian terhadap tanda-tanda kerusakan ekologis,” jelasnya.

Agus mendesak penelusuran peran mantan menteri kehutanan serta ESDM dan kepala daerah yang memberi kemudahan kepada korporasi penebang hutan.

"Para mantan menteri kehutanan dan ESDM layak diperiksa. Kepala daerah yang bersekongkol pun tak boleh luput dari sanksi politik," tegasnya.

Reformasi undang-undang kehutanan dan mineral bumi menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi hak rakyat atas ganti rugi ekologis dan sosial.

"Sudah saatnya dilakukan revisi UU Kehutanan dan UU Minerba. Agar rakyat memiliki payung hukum untuk menuntut ganti rugi ekologis dan sosial yang layak," kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga