Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pakar dan Tokoh Agama Tegaskan Sejarah Kelam Tak Boleh Dilupakan

 

Repelita Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, kembali mengungkapkan penilaiannya terkait penetapan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

Melalui unggahan di akun Threads pribadinya, Feri menilai langkah tersebut menunjukkan kemunduran bangsa, Senin (10/11/2025).

Negeri yang berjalan mundur, tulis Feri secara singkat.

Dalam unggahan itu, Feri menyertakan pernyataan KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus yang menolak keras pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Gus Mus Keberatan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, tercantum pada narasi yang dibagikan Feri.

Feri menekankan adanya catatan sejarah kelam selama masa pemerintahan Soeharto, termasuk intimidasi di Losarang menjelang Pemilu 1971, pembunuhan kiai di berbagai kota, dan pemaksaan dukungan terhadap Golkar oleh banyak kiai.

Selain itu, tercatat pembakaran 140 rumah di Situbondo menjelang Pemilu 1977 dan pencegahan Gus Dur dalam Muktamar ke-29 NU di Cipasung pada 1994.

Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan pahlawan nasional, ucap Gus Mus dalam keterangannya yang beredar.

Gus Mus sendiri merupakan Mustasyar PBNU dan dikenal vokal mengingatkan agar sejarah kelam Orde Baru tidak dilupakan.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, menilai wacana menjadikan Soeharto pahlawan nasional sangat tidak masuk akal.

Aku kok ngelihat negara ini semakin aneh ya, semakin gak ngerti, tulis Guntur di Threads pada 9/11/2025.

Guntur menambahkan bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan Soeharto dan ahli warisnya wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp4,4 triliun terkait korupsi dana Yayasan Supersemar.

Orang seperti Soeharto yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung harus membayar ganti rugi Rp4,4 triliun. Karena terbukti korupsi melalui yayasan Supersemar, tegas Guntur.

Dari satu yayasan saja kerugian negara sudah triliunan rupiah, padahal Soeharto dan keluarganya memiliki banyak yayasan lain, imbuhnya.

Padahal Soeharto dan keluarganya punya ratusan yayasan. Dari satu yayasan saja harus mengganti rugi Rp4,4 triliun, lanjut Guntur.

Gimana dengan yayasan-yayasan yang lain? Lah, sudah terbukti nyuri duit negara, duit rakyat. Tapi kok malah mau dikasih gelar pahlawan?, tambahnya.

Guntur juga menyinggung pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto.

Sudah ditetapkan ada 12 pelanggaran HAM berat di zaman Soeharto. Dan Soeharto lah yang bertanggung jawab dari peristiwa pembantaian 65-66, Tanjung Priuk, Talang Sari, Petrus, hingga penghilangan paksa para aktivis, ungkapnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga