Repelita Jakarta – Proyek pembangunan Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh sejak awal telah menuai reaksi dari DPR RI, khususnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sempat mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi proyek tersebut.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengungkapkan bahwa partainya telah menyampaikan kritik sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk melalui usulan pembentukan Pansus Whoosh di DPR RI.
Ia menegaskan bahwa PKS menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek tersebut dan meminta agar dana negara difokuskan pada sektor prioritas seperti kesehatan dan pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Almuzzammil dalam arahannya pada acara Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) PKS yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada Minggu, 2 November 2025.
Menurutnya, kritik yang disampaikan PKS saat itu kini terbukti relevan, mengingat proyek Whoosh kembali menjadi sorotan publik akibat dugaan penggelembungan biaya.
Ia menyebut bahwa perdebatan publik yang muncul saat ini merupakan validasi atas sikap PKS di masa lalu yang telah mengingatkan potensi masalah dalam proyek tersebut.
Menanggapi pertanyaan awak media mengenai kemungkinan PKS akan kembali mengusulkan pembentukan Pansus Whoosh, Almuzzammil menyatakan bahwa hal tersebut akan bergantung pada dinamika di DPR RI.
Ia menambahkan bahwa jika terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pembangunan Whoosh, maka aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengambil langkah sesuai kewenangan.
Almuzzammil menegaskan bahwa PKS belum dapat memastikan apakah akan kembali mengajukan usulan Pansus, mengingat pada periode sebelumnya partainya menjadi satu-satunya fraksi yang menolak proyek tersebut melalui jalur Pansus.
Ia juga menyebut bahwa sikap serupa pernah diambil PKS dalam menolak proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), yang juga tidak didukung oleh fraksi lain di DPR RI.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

