Repelita Jakarta - Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna menilai tudingan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Anies Baswedan soal bagi-bagi jabatan dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta tidak memiliki dasar yang benar.
Menurut Nandang, tuduhan tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap fungsi TGUPP yang sejatinya bukan lembaga jabatan struktural atau fungsional pemerintahan.
Ia menjelaskan, TGUPP merupakan tim konsultan dan think tank yang membantu gubernur dalam merumuskan, mengoordinasikan, serta mempercepat kebijakan strategis daerah.
“TGUPP itu bukan posisi birokrasi, tidak memiliki kewenangan administratif, dan tidak bisa disamakan dengan jabatan pejabat daerah. Mereka adalah para ahli yang memberikan masukan berbasis data dan riset. Jadi, keliru besar kalau disebut bagi-bagi jabatan,” ujar Nandang dalam keterangannya, Selasa (14/10).
Dirinya menambahkan, komposisi TGUPP di era Anies justru mencerminkan sistem meritokrasi karena diisi kalangan profesional, akademisi, teknokrat, dan mantan pejabat berpengalaman di bidang tata kota, transportasi, ekonomi, hingga hukum.
“Kalau dilihat satu per satu, mayoritas anggota TGUPP berasal dari kalangan profesional yang punya rekam jejak panjang. Jadi meritokrasi justru tampak jelas di sana,” tuturnya.
Nandang juga membeberkan, anggaran TGUPP pada masa Anies hanya sekitar Rp28 miliar untuk 73 anggota, jumlah yang jauh lebih kecil dibanding standar biaya pejabat struktural eselon di Pemprov DKI Jakarta.
“Artinya tidak ada pemborosan, dan fungsi TGUPP lebih banyak pada kerja intelektual, bukan operasional,” ujarnya menegaskan.
Menanggapi tudingan PSI bahwa beberapa anggota TGUPP berasal dari tim sukses Pilkada 2017, Nandang mengakui memang ada sebagian kecil yang pernah terlibat dalam kampanye.
Namun, menurutnya hal tersebut wajar selama mereka memenuhi kualifikasi profesional dan berkontribusi terhadap pelaksanaan janji politik yang sah.
“Jumlahnya sangat kecil dibanding total anggota TGUPP. Mereka berperan untuk memastikan janji kampanye dijalankan dengan baik dan terukur. Itu justru bentuk akuntabilitas politik, bukan nepotisme,” jelasnya.
Nandang menegaskan bahwa TGUPP di era Anies memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan DKI Jakarta.
Sejumlah kebijakan strategis seperti penataan kawasan kumuh, program kampung tanpa penggusuran, manajemen transportasi terpadu, hingga pembangunan jalur sepeda dan trotoar ramah pejalan kaki merupakan hasil kerja kolaboratif TGUPP.
“TGUPP era Anies terbukti menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada warga. Jadi framing PSI yang menyebutnya bagi-bagi jabatan jelas tidak objektif dan terlalu politis,” pungkas Nandang. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
