Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan akan dikawal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat ditemui di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Minggu, 21 September 2025.
AHY menyebut bahwa pembangunan IKN akan diarahkan sebagai pusat pemerintahan yang mencakup eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Ia menambahkan bahwa jika seluruh kawasan tersebut telah terbangun, maka IKN akan menjadi ibu kota politik yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan kenegaraan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kelanjutan pembangunan IKN melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Peraturan tersebut diundangkan pada 30 Juni 2025 dan menetapkan bahwa IKN akan resmi menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.
Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa pembangunan kawasan dan pemindahan ke IKN dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan IKN sebagai pusat politik nasional.
Presiden Prabowo juga menetapkan sejumlah target pembangunan yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.
Target pertama adalah pembangunan area KIPP dan sekitarnya seluas 800 hingga 850 hektar.
Target kedua mencakup pembangunan gedung dan perkantoran di IKN sebesar 20 persen dari total rencana.
Target ketiga adalah pembangunan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebesar 50 persen.
Target keempat menyasar ketersediaan sarana dan prasarana dasar di kawasan IKN hingga mencapai 50 persen.
Target kelima adalah peningkatan indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN hingga mencapai angka 0,74.
Selain itu, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN akan ditandai dengan penugasan aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 1.700 hingga 4.100 orang.
Cakupan layanan kota cerdas di kawasan IKN juga ditargetkan mencapai 25 persen sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
![[HEBOH] Netizen Malaysia Juluki Prabowo "Prabodoh" Usai Penolakan Bantuan Banjir Indonesia, John Sitorus : Malaysia ada dendam apa sih](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-LUhIBcAwdWXog6-Qux8vi9dFfjYBA5tPNXKQC3sUEigNolwcYaZaqMpD2CH_Bt-raASH2rssm_GTbpQ2tAUXIaRkZTkaxQJJ6AzdVzNYfYiGiNNVkGDD7-Varab8_MscAYKdIH8pqWPffzRheE9rvGbFk5Hf7ZT-fSVWxtH5vZMgRtYpISu8f4XlEg=w680)
