Vonis 'Kapitalis' Tom Lembong, Pakar Bandingkan dengan Perjanjian Dagang AS yang Lebih Parah

 

Repelita Jakarta - Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Thomas Trikasih Lembong selama empat setengah tahun penjara menuai banyak sorotan.

Vonis ini dianggap aneh karena salah satu pertimbangannya menyebut mantan Menteri Perdagangan itu dinilai mendukung praktik ekonomi kapitalis.

Alasan tersebut menimbulkan debat luas karena dikhawatirkan membuka pintu bagi kriminalisasi kebijakan pejabat lain di masa depan.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, melihat putusan ini bisa menjadi contoh buruk.

Ia menilai logika serupa bisa menjerat banyak menteri yang membuat kebijakan impor.

“Itu banyak menteri yang juga melakukan kebijakan yang sama soal impor-impor. Lebih banyak lagi, dan lebih bermasalah lagi,” ucap Feri di Fakultas Hukum UI, Salemba, Jakarta pada Senin, 21 Juli 2025.

Feri juga menyinggung perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat pada era Presiden Donald Trump.

Dalam kesepakatan itu, produk Indonesia dikenakan tarif 19 persen, sementara produk AS justru dibebaskan bea masuk.

“Nah yang barusan kemarin, 19 persen dan nol tarif produk AS itu kurang kapitalis apa? Dan keluarga siapa yang paling diuntungkan? Kalau tidak keluarga yang berkuasa kan. Karena bagian dari kapitalis itu adalah keluarga yang berkuasa,” ujar Feri.

Di mata Feri, vonis Tom Lembong sarat dengan kepentingan politik.

Ia menyebut perkara ini berpotensi menjadi peradilan politik untuk menyingkirkan pihak tertentu.

“(Yang) digunakan untuk mematikan lawan-lawan politik,” kata Feri.

Feri menegaskan bahwa penegakan hukum seharusnya tidak pilih kasih.

Menurutnya, jika benar mau membongkar kerugian negara, seharusnya kasus yang nilainya lebih besar juga ditindak tegas.

“Banyak kasus yang lebih dahsyat tetapi tidak diurus oleh negara,” tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga