Menaker Tolak Buka Data PHK, Eko Kuntadhi Sebut Publik Justru Makin Pesimis

 

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menyoroti sikap Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menolak membuka data pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada publik.

Menurut Eko, alasan Yassierli yang menyebut data PHK bisa menimbulkan pesimisme justru menunjukkan bahwa pemerintah enggan membuka fakta kepada rakyat.

“Dengan kelakuan pejabat yang terus menyembunyikan fakta, justru kami jadi pesimis pak,” kata Eko melalui akun X @ekokuntadhi1 pada 8 Juli 2025.

Pernyataan ini merespons sikap Yassierli yang memutuskan untuk tidak mengumumkan data PHK secara rutin setiap bulan.

Ia beralasan, publikasi data itu dikhawatirkan akan menimbulkan pandangan negatif di tengah masyarakat.

Yassierli menyebut pihaknya masih menyelaraskan data antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan keakuratan.

Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini bukan pada angka PHK, melainkan penciptaan peluang kerja baru.

“Jangan PHK terus, nanti kasihan teman-teman, nanti yang kita bangun itu adalah semangat pesimis nanti terhadap bangsa ini,” ucap Yassierli di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ia menyampaikan bahwa narasi soal peluang kerja harus lebih diutamakan agar optimisme tetap tumbuh di masyarakat.

Pemerintah, kata dia, kini menggandeng berbagai kementerian dan lembaga dalam menciptakan lapangan kerja.

Contohnya adalah kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberdayakan koperasi sebagai sarana usaha bagi pencari kerja.

Ia juga menyinggung potensi besar dari sektor hilirisasi energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang diyakini mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja.

Selain itu, koordinasi dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Gizi Nasional.

“Kita koordinasi dengan Kementerian ESDM, ya hilirisasi, akan ada sekian ratus ribu pekerja, lapangan kerja yang baru. Kita komunikasi dengan Kementerian KKP, Kementerian Pertanian. Saya, menurut saya, itu yang harus kita viralkan. Kita komunikasi dengan Badan Gizi,” ujar Yassierli.

Ia menekankan bahwa publikasi data PHK bukan prioritas karena dikhawatirkan bisa menurunkan semangat publik dan memperburuk kondisi psikologis masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga