Kader PKB Geram Wamen Rangkap Komisaris, Sindir Hidup Enak Ala Pimpinan KPK

Repelita Jakarta - Kader PKB bernama Umar Hasibuan menumpahkan kekesalan mengenai praktik rangkap jabatan yang menjamur di lingkup pemerintahan.

Sedikitnya ada sekitar 30 wakil menteri yang juga menduduki kursi komisaris di sejumlah BUMN.

Umar memilih angkat suara menyoroti hal ini.

“Enak memang. Seperti pimpinan KPK RI yang digaji mahal oleh rakyat,” kata Umar di X @UmarHasibuan__ (14/7/2025).

Ia melanjutkan kritikannya dengan menyinggung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baginya, anggaran besar yang dikucurkan tidak sejalan dengan pencapaian lembaga tersebut.

“Prestasi KPK cuma bisa nangkap Kepala Dinas Provinsi doank,” sesalnya.

Umar kemudian melontarkan pernyataan keras yang mengundang kontroversi.

Ia berharap lembaga anti korupsi itu mampu menunjukkan kinerja yang benar-benar maksimal.

“Bubarkan KPK, KPK sampah,” tandasnya.

Sementara itu, Rocky Gerung selaku pengamat politik turut mengungkapkan pandangannya soal dugaan keterlibatan Bobby Nasution, menantu mantan Presiden Jokowi, dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara.

Rocky berpendapat bahwa posisi Bobby kini bukan sekadar isu obrolan publik, melainkan sudah mendekati status hukum yang genting.

“Bobi sekarang bukan topik lagi, sebentar lagi tersangka. Kak dipanggil KPK,” ujar Rocky dikutip dalam kanal YouTube @Hendri Satrio Official (13/7/2025).

Ia juga membandingkan bagaimana survei publik dan intelijen melihat persoalan ini.

Menurut Rocky, lembaga survei hanya bisa memperkirakan, sedangkan intelijen sudah memiliki kesimpulan.

“Kalah kata-kata kedai kopi, lembaga survei, berpotensi tersangka. Tapi kalau lembaga intelijen, pasti tersangka,” tegas Rocky.

Rocky pun menambahkan bahwa Bobby tidak sengaja dijadikan sasaran, melainkan sudah menjadi perhatian media sejak awal.

“Bobi bukan sengaja ditarget, memang ada potensi untuk menjadi tersangka. Karena itu kasus yang sudah diintai media massa dari awal,” terangnya.

Rocky tidak menutup kemungkinan bila ke depan anggota keluarga Jokowi lainnya juga akan terseret, tergantung sikap presiden berikutnya.

“Keluarga Jokowi akan kena kalau Presiden RI nomor delapan memutuskan akan melakukan radical break,” tandasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga