Herwin Sudikta Sindir Negara Sita Tanah Menganggur Sementara Rakyat Lapar Tak Dipedulikan

 

Repelita Jakarta - Herwin Sudikta, salah satu pegiat media sosial, menyoroti kebijakan pemerintah yang belakangan dianggap semakin memberatkan rakyat kecil melalui berbagai regulasi baru.

Ia menyoroti pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebutkan bahwa tanah bersertifikat yang tidak dimanfaatkan dalam dua tahun akan disita oleh negara untuk dikelola kembali.

Selain tanah, Herwin juga menyoroti langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan memblokir rekening yang tidak aktif bertransaksi selama tiga bulan dengan alasan pencegahan tindak kejahatan.

Menurut Herwin, negara terkesan terlalu aktif mengurus harta benda rakyat, tetapi sering abai pada nasib warganya yang hidup dalam kesulitan sehari-hari.

Ia menulis di akun X @bangherwin pada 28 Juli 2025, “Negara tak suka diam. Tanah diam disita. Rekening diam dibekukan.”

Lebih jauh Herwin menilai, ketika masyarakat kecil diam karena terhimpit kesulitan, negara justru tidak hadir memberikan jalan keluar, melainkan ikut bungkam dan diam.

Nada serupa juga datang dari Lukman Simanjuntak yang menyebut pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto terlalu rajin membuat kebijakan yang memicu keresahan di masyarakat.

Lewat akun X @hipohan pada 28 Juli 2025, Lukman menilai kebijakan yang lahir hanya menambah beban rakyat yang sudah dipusingkan oleh beragam kewajiban pajak.

Ia mencontohkan munculnya wacana pungutan pajak terhadap hadiah amplop hajatan hingga pajak bagi pengguna media sosial yang aktif melakukan transaksi jual beli.

Lukman menulis, “Rezim ini rajin membuat regulasi yang berpotensi memicu serangan jantung.”

Ia juga menyoroti pajak lain yang membelit rakyat mulai dari pajak usaha kecil, pajak kegiatan olahraga, hingga pajak hadiah bagi penerima rezeki mendadak.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga