Hantu Korupsi Era Orba Bangkit? Proyek Koperasi Merah Putih Berpotensi Jadi Bancakan Rp4,8 Triliun!

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meresmikan program Koperasi Merah Putih pada Senin (21/7) dengan visi mendorong ekonomi rakyat dari desa.

Program ini disebut-sebut akan memberdayakan petani dan nelayan melalui fasilitas seperti gudang penyimpanan, gerai sembako, hingga tempat simpan pinjam.

Prabowo menggambarkan koperasi sebagai simbol kebersamaan yang kuat seperti sapu lidi.

Pemerintah mengklaim sudah terbentuk lebih dari 80 ribu unit Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

Namun, di balik angka itu, muncul kekhawatiran soal praktik korupsi yang membayangi.

Sejumlah warga di Jayapura dan Makassar mengaku sama sekali belum mendengar sosialisasi program ini.

"Secara langsung, dari desa, kampung ini belum mendapatkan. Belum ada informasi seperti begitu. Kami biasa dengar saja dari orang-orang," ujar Ice Wally, warga Jayapura.

"Belum [tahu]. Baru ini saya dengar kamu ini yang kasih tahu," kata Nurlinda, pedagang kaki lima di Makassar.

Peringatan keras datang dari CELIOS yang memperkirakan potensi kebocoran dana bisa tembus Rp4,8 triliun.

Peneliti CELIOS, Muhamad Saleh, menjelaskan bahwa peluang korupsi bisa muncul dari proses pencairan modal awal, mark-up biaya, hingga koperasi fiktif.

Ia juga menyoroti model top-down Koperasi Merah Putih yang serupa dengan KUD era Orde Baru yang dulu gagal total.

"Secara kelembagaan, Koperasi Merah Putih melanggar UU Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi harus dibentuk secara sukarela oleh anggota," ujar Saleh.

Skema pembiayaan dengan pinjaman bank senilai Rp3 miliar yang dijamin dana desa juga diprotes.

CELIOS menemukan 76% kepala desa menolak skema ini karena rawan disalahgunakan.

Pengurus koperasi dikhawatirkan bisa menikmati dana besar tanpa pertanggungjawaban langsung ke warga.

Menanggapi hal itu, pemerintah menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengawal program.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan Presiden Prabowo tidak ingin kegagalan KUD terulang.

"Presiden tidak mau terulang 'Ketua Untung Duluan'—pelesetan dari KUD—dan itu harus diawasi oleh seluruh masyarakat," kata Budi.

Namun, peneliti CORE Indonesia, Eliza Mardian, tetap menekankan agar Koperasi Merah Putih tidak berubah jadi bancakan baru elite politik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga