Repelita Jakarta - Forum Purnawirawan Prajurit TNI menggelar konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025), untuk menyampaikan desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, dalam forum tersebut tidak terlihat kehadiran Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang sebelumnya sempat disebut mendukung gerakan tersebut.
Dalam surat undangan yang tersebar dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sejumlah tokoh senior TNI dihadirkan sebagai narasumber utama.
Mereka antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Nama-nama lain dari kalangan sipil yang turut diundang antara lain Eros Djarot, Abraham Samad, Muhammad Said Didu, Refly Harun, dan Musdah Mulia.
Jenderal (Purn) Fachrul Razi menjelaskan bahwa Try Sutrisno memang tidak diajak secara langsung dalam struktur forum tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa Try Sutrisno memiliki kegelisahan yang sama terkait dengan posisi Gibran sebagai wakil presiden.
"Pak Try mengetahui langkah yang kami ambil dan beliau sejalan.
Beliau punya kegelisahan yang sama.
Tapi saya tidak ingin mengajak beliau menjadi bagian dari tim kita," ujar Fachrul.
Wartawan yang hadir dalam acara tersebut sempat menanyakan tentang posisi Try Sutrisno yang sebelumnya disebut sebagai pendukung pemakzulan.
Menanggapi itu, Fachrul menjawab singkat.
"Beliau sangat peduli pada bangsa ini," katanya.
Selain membahas soal Try Sutrisno, Fachrul juga mengungkapkan rencana timnya untuk melakukan pendekatan kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sikap politik SBY dalam menyikapi desakan pemakzulan Gibran.
"Kalau soal menemui, bisa saja secara tertutup.
Nanti kita cari pendekatan yang tidak formal," kata Fachrul.
Fachrul menilai bahwa SBY cenderung menjaga jarak dari politik setelah masa jabatannya berakhir, berbeda dengan Presiden sebelumnya, Joko Widodo.
"Pak SBY tidak cawe-cawe.
Berbeda dengan Jokowi yang masih menunjukkan intervensi politik.
Kita ingin tahu sejauh mana keberpihakan SBY terhadap langkah yang sedang kami tempuh," jelas Fachrul.
Forum ini menyatakan bahwa Gibran tidak memenuhi kriteria kepatutan dan etika untuk menjabat sebagai wakil presiden.
Menurut mereka, proses pencalonan Gibran telah menimbulkan preseden buruk bagi sistem ketatanegaraan.
Forum juga menegaskan bahwa langkah pemakzulan ini adalah upaya menyelamatkan demokrasi dan menjaga marwah konstitusi.
Surat usulan pemakzulan Gibran telah ditandatangani oleh empat purnawirawan tinggi TNI.
Mereka adalah Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.
Dalam pernyataannya, forum mendesak DPR dan MPR untuk segera menindaklanjuti usulan tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Mereka menekankan bahwa pemakzulan bukan sekadar langkah politik, tetapi bagian dari koreksi moral terhadap penyimpangan etika bernegara.
Menurut mereka, jika langkah ini tidak dilakukan, maka akan semakin merusak tatanan demokrasi ke depan.
Mereka juga mengingatkan bahwa sejarah akan mencatat siapa yang membela konstitusi dan siapa yang membiarkannya dilanggar.
Forum tersebut menyatakan akan terus menggalang dukungan dari elemen masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh-tokoh nasional lainnya.
Langkah lanjutan dari forum akan diumumkan dalam waktu dekat seiring dengan konsolidasi dukungan yang terus berlangsung. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
