Anies Baswedan Tegaskan Sejarah Bangsa Harus Dicatat Jujur Tanpa Rekayasa "Baik Membanggakan maupun yang Menyakitkan"

 

Repelita Jakarta - Penulisan ulang sejarah yang digagas Kementerian Kebudayaan menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat.

Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa upaya ini bisa menghasilkan tafsir tunggal sejarah yang dipaksakan oleh pemerintah.

Kekhawatiran lain muncul terkait hilangnya narasi sejarah alternatif yang berbeda pandangan.

Sejumlah kalangan menilai penulisan ulang ini berisiko menutupi fakta penting serta mengabaikan perspektif korban dan kelompok marginal.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa proses penulisan ulang sejarah ditargetkan selesai pada Agustus 2025.

Penetapan waktu ini diselaraskan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025.

Di tengah kontroversi ini, Anies Baswedan yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan pandangannya.

Ia menekankan bahwa sejarah yang ditulis ulang harus bersifat objektif dan lengkap agar dapat menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang.

Objektivitas dan kelengkapan semua peristiwa yang terjadi penting, sebab setiap bangsa memiliki masa kejayaan dan tantangan yang harus dicatat, ujar Anies usai menghadiri Rapimnas Gerakan Rakyat di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2025).

Anies menegaskan bahwa sejarah tidak boleh disunting demi kepentingan politik atau narasi sesaat.

Setiap bagian dari perjalanan bangsa harus dicatat dengan jujur, baik yang membanggakan maupun yang menyakitkan.

Hal ini penting agar sejarah menjadi bahan pembelajaran yang lengkap dan tidak direkayasa.

Ia juga mengingatkan bahwa sejarah meliputi sisi terang seperti keberhasilan, dan sisi gelap seperti kegagalan dan tragedi.

Semua aspek itu perlu dihadirkan agar masyarakat mendapat gambaran penuh tentang perjalanan bangsa.

Keberhasilan adalah kebanggaan, sementara kekurangan menjadi bahan koreksi, demikian Anies menutup pernyataannya.

Anies mengajak semua elemen bangsa, termasuk penulis dan pengambil kebijakan, agar tidak menjadikan sejarah sebagai alat propaganda politik.

Manusia pun memiliki sejarah pribadi yang penuh dengan prestasi dan kekecewaan, dan itu harus diakui, katanya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga