Roy Suryo Sindir Alasan Ijazah Jokowi Tak Ditunjukkan: Dagelan Srimulat Jika Takut Chaos

 

Repelita Jakarta - Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menyampaikan bahwa alasan ijazah Jokowi tidak dibuka ke publik adalah untuk mencegah kekacauan serta potensi preseden hukum yang membahayakan.

Menurutnya, menunjukkan dokumen seperti ijazah bisa memicu tuntutan serupa kepada banyak pihak lain.

Ia mencontohkan potensi dampak jika semua kepala daerah, anggota DPR, hingga warga sipil dipaksa menunjukkan ijazah mereka saat mendapat tuduhan.

"Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapa pun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos," kata Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta.

Pernyataan Yakup ini menuai tanggapan dari pakar telematika Roy Suryo yang menyebut ketakutan itu tidak berdasar.

Roy menilai, tidak ada kekacauan yang akan muncul selama ijazah Jokowi benar-benar asli.

"Itu dagelan-dagelan Srimulat itu kalau chaos gitu. Mana ada chaos, kecuali ijazahnya palsu," kata Roy Suryo dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV.

Ia menambahkan, sebagai pejabat publik, Jokowi tidak bisa berlindung dari keterbukaan informasi.

"Kalau ijazahnya asli, mana ada orang ijazah asli enggak mau menunjukkan. Itu pejabat publik loh sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," ujarnya.

Yakup menegaskan, pembuktian keaslian ijazah seharusnya dilakukan melalui jalur hukum, bukan tuntutan opini publik.

"Negara ini negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan," ucapnya.

Yakup juga mempertanyakan apakah publik bisa benar-benar membedakan ijazah asli dan palsu jika ditunjukkan begitu saja.

"Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asli atau tidak? Misalnya saya bawa ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa enggak Anda membuktikan bahwa ini asli?" katanya.

Ia meminta publik percaya pada hasil verifikasi Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri yang menyatakan ijazah Jokowi adalah asli.

Yakup pun mengaku heran terhadap pihak-pihak yang tetap menuntut kasus ini dilanjutkan ke tahap penyidikan, meskipun penyelidikan sebelumnya telah dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana.

"Laporan mengenai ijazah Pak Jokowi yang palsu itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana apa pun. Sehingga dapat disimpulkan ijazah Pak Jokowi asli. Itu dulu yang paling penting," tegasnya.

Ia menilai aparat kepolisian sudah bekerja dengan baik dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Namun ia menyayangkan masih adanya desakan untuk membuka kembali perkara yang telah ditutup tersebut.

"Kalau mereka mengatakan gelar perkara khusus, seharusnya dimintakan sebelumnya. Sekarang dari pihak Bareskrim sudah melakukan investigasi yang begitu luas," ujarnya.

Menurut Yakup, jika dorongan untuk melanjutkan kasus ini tetap dipaksakan, maka hal tersebut bisa tergolong sebagai upaya kriminalisasi terhadap Jokowi.

"Bayangkan saja suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana," lanjutnya.

Ia mengingatkan bahwa narasi seperti ini bisa menyesatkan dan menyedihkan, serta meminta agar pihak-pihak yang memaksakan kasus ini dihentikan.

"Inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami, untuk menghentikan hal tersebut," tegas Yakup. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga