Laporan Jokowi ke Polisi Soal Ijazah Palsu Justru Bisa Jadi Senjata Makan Tuan

Repelita Jakarta - Langkah hukum yang diambil Presiden Joko Widodo untuk melaporkan lima individu terkait tuduhan penggunaan ijazah palsu menuai berbagai tanggapan tajam dari publik.

Jokowi menilai tuduhan itu bukan bentuk kritik atau riset akademik, melainkan penghinaan yang mencederai martabatnya.

Pihak istana menegaskan bahwa pelaporan tersebut dilakukan karena tudingan tersebut dianggap sudah melewati batas.

Namun, di tengah langkah hukum itu, sejumlah pihak justru mengingatkan bahwa tindakan tersebut berpotensi menjadi bumerang.

Jika tuduhan mengenai keaslian ijazah terbukti benar, maka pelaporan atas pencemaran nama baik justru bisa berubah menjadi laporan balik.

Peneliti komunikasi dan media, Buni Yani, menyatakan bahwa untuk membuktikan pencemaran nama baik, keaslian ijazah Jokowi harus terlebih dahulu dibuka secara transparan ke publik.

Menurutnya, langkah pelaporan ini bukan hanya memunculkan perlawanan dari pihak yang dituduh, tetapi juga membuka celah besar bagi publik untuk menilai kejujuran seorang kepala negara.

Ia menambahkan bahwa jika Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli, seharusnya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya telah mulai memproses laporan tersebut dengan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.

Salah satu yang dijadwalkan diperiksa adalah Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadillah, yang selama ini cukup vokal mengkritik pemerintah.

Ia dipanggil untuk memberikan keterangan atas dugaan penyebaran informasi yang dianggap memfitnah Jokowi terkait ijazahnya.

Perkara ini bukan hanya menjadi urusan hukum semata, tetapi juga menyentuh ranah moral dan etika kepemimpinan.

Ketika masyarakat mulai meragukan latar belakang pendidikan seorang presiden, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik pribadi, tetapi juga kepercayaan terhadap institusi negara.

Tagar seperti #AdiliJokowi dan #MakzulkanFufufafa terus menggema di media sosial sebagai bentuk ekspresi keresahan warga.

Langkah hukum yang diambil Jokowi pun dinilai sebagai ujian transparansi dan konsistensi terhadap nilai-nilai demokrasi yang selama ini ia kampanyekan.

Jika proses hukum berjalan terbuka dan adil, maka kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.

Namun bila ada upaya menutup-nutupi, maka krisis kepercayaan dapat menguat dan membawa konsekuensi politik yang tidak ringan.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga