Tuntutan Pergantian Wakil Presiden: Forum Purnawirawan TNI Desak Presiden Tanggapi Serius

 

Repelita Jakarta – Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengemukakan tuntutan politik yang menarik perhatian publik.

Salah satu poin utama dalam delapan tuntutan tersebut adalah desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Tuntutan ini menyoroti dugaan cacat hukum pada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang dianggap melanggar prinsip konstitusional.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menilai bahwa usulan dari para purnawirawan TNI harus ditanggapi serius oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, usulan tersebut bukan berasal dari kelompok relawan, melainkan dari individu dengan rekam jejak militer yang panjang dan dihormati.

Ia menegaskan bahwa para purnawirawan ini bukanlah "kelas abal-abal" dan memiliki pertimbangan mendalam terkait kondisi bangsa dan geopolitik saat ini.

Salah satu tokoh yang menandatangani tuntutan tersebut adalah Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden ke-6 dan Panglima ABRI.

Ia bersama sejumlah purnawirawan lainnya menyampaikan surat wasiat kepada Presiden Prabowo, mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi politik dan pemerintahan saat ini.

Dalam surat tersebut, mereka menekankan pentingnya evaluasi terhadap posisi Wakil Presiden dan urgensi perbaikan sistem pemerintahan.

Pihak Istana Kepresidenan, melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati dan memahami aspirasi para purnawirawan tersebut.

Namun, Wiranto menegaskan bahwa Presiden tidak dapat serta-merta memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut secara spontan, mengingat hal ini menyangkut isu-isu fundamental dalam sistem ketatanegaraan.

Sementara itu, sejumlah politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan agar para purnawirawan menghormati kedaulatan rakyat.

Mereka menilai bahwa mengganti Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilu akan merusak kepercayaan rakyat terhadap demokrasi dan proses pemilihan umum.

Dengan berkembangnya dinamika ini, publik menantikan langkah konkret dari Presiden Prabowo dalam menanggapi tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Apakah akan ada reshuffle kabinet atau langkah lain yang diambil untuk merespons aspirasi tersebut?

Hanya waktu yang akan menjawab.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga