Purnawirawan TNI Desak Gibran Dimakzulkan, Surya Paloh Sebut Tidak Ada Skandal

Repelita Jakarta – Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan pernyataan sikap yang berisi delapan tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan utama adalah usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pernyataan ini ditandatangani oleh 332 purnawirawan perwira tinggi dan menengah, termasuk 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI bersama Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis (17/4/2025). Forum ini menilai bahwa kepemimpinan Gibran tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak memenuhi standar yang diinginkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bahwa tidak ada skandal yang menjadi alasan untuk mengganti Gibran dari jabatannya. Ia menghormati para senior, namun menilai bahwa tidak ada dasar hukum atau konstitusional yang mendukung tuntutan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan resmi mengenai usulan pergantian Wakil Presiden. Ia mengingatkan semua pihak untuk berpedoman pada konstitusi dalam menyikapi isu-isu politik.

Pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI ini memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan politik. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Wakil Ketua Umumnya, Andy Budiman, menilai bahwa tuntutan tersebut dapat merusak kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Ia menekankan pentingnya menghormati hasil Pemilu yang sah.

Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyarankan agar tuntutan tersebut dihormati sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden dan MPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Isu ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh-tokoh penting dan menyentuh aspek konstitusional dalam sistem pemerintahan Indonesia. Publik menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah dan lembaga legislatif dalam menanggapi tuntutan tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga