Repelita Jakarta – Rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk memindahkan Patung M.H. Thamrin ke Jalan M.H. Thamrin dan membangunnya dalam ukuran yang lebih besar menuai kritik dari sejumlah loyalis Presiden Joko Widodo.
Mereka menilai proyek tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi menambah beban anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan mendesak lainnya.
Pramono Anung mengungkapkan bahwa pemindahan patung tersebut bertujuan untuk menempatkan simbol pahlawan nasional asal Betawi itu di jalan yang sesuai dengan namanya.
Ia juga menyatakan bahwa patung M.H. Thamrin tidak boleh kalah megah dibandingkan dengan Patung Jenderal Sudirman yang telah berdiri di Jalan Jenderal Sudirman.
Namun, rencana tersebut mendapat kritik dari Komisaris PT Pelni, Kristia Budiyarto, yang dikenal sebagai loyalis Jokowi.
Ia menilai bahwa pembangunan patung dalam ukuran besar bukanlah prioritas utama, mengingat banyak masalah infrastruktur dan sosial yang lebih mendesak untuk diselesaikan di Jakarta.
Selain itu, beberapa pihak juga mempertanyakan sumber pendanaan untuk proyek tersebut.
Pramono Anung menyatakan bahwa dana untuk pembangunan patung akan menggunakan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yang merupakan dana kompensasi dari pembangunan gedung yang melebihi batas ketentuan.
Ia menegaskan bahwa proyek ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Meskipun demikian, kritik terhadap rencana ini terus bermunculan.
Beberapa pihak menilai bahwa fokus pemerintah seharusnya lebih diarahkan pada penyelesaian masalah-masalah mendesak seperti kemacetan, banjir, dan kemiskinan, daripada membangun patung dengan ukuran besar.
Pramono Anung sendiri tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala bentuk protes terkait rencana tersebut.
Ia menyatakan bahwa sebagai pemimpin, ia bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil dan akan menyelesaikan segala permasalahan yang muncul.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok