UI Dituding Tebang Pilih dalam Kasus Disertasi Bahlil, Achmad Nur Hidayat Angkat Bicara

Repelita Jakarta - Universitas Indonesia (UI) kembali menjadi sorotan setelah menjatuhkan sanksi kepada para pembimbing dan Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI terkait disertasi Bahlil Lahadalia yang dinilai bermasalah. Namun, yang menjadi tanda tanya besar adalah sikap UI yang hanya meminta Bahlil menulis ulang disertasinya dengan topik baru tanpa hukuman yang lebih berat.

Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan akademisi dan publik. Bagaimana mungkin sebuah disertasi yang dinyatakan bermasalah hanya berdampak pada para pembimbing dan pejabat akademik, sementara mahasiswa yang bersangkutan tidak ikut bertanggung jawab? Jika ada pelanggaran akademik, seharusnya sanksi diberikan kepada semua pihak yang terlibat.

Achmad Nur Hidayat, alumnus UI dan mantan Ketua BEM UI 2003-2004, turut mengkritisi keputusan ini. Menurutnya, keputusan UI menunjukkan ketidakadilan dalam dunia akademik. “Di mana logikanya sebuah disertasi bermasalah dianggap sebagai hasil kerja individu yang tidak bermasalah? Jika ada pelanggaran, harusnya semua yang terlibat, termasuk mahasiswa, juga mendapat sanksi,” ujarnya.

Banyak yang bertanya, apakah keputusan UI ini konsisten dengan prinsip akademik? Jika mahasiswa lain melakukan kesalahan serupa, apakah UI akan memberikan perlakuan yang sama? Ataukah ada faktor jabatan dan kekuasaan yang membuat Bahlil mendapat perlakuan khusus?

Keputusan UI ini juga memunculkan dugaan adanya tekanan politik dalam pengambilan kebijakan. Apakah Rektor UI takut menghadapi konsekuensi jika menjatuhkan sanksi lebih berat kepada seorang menteri? Ataukah ada intervensi dari pihak tertentu yang membuat keputusan ini harus diambil secara hati-hati?

Achmad Nur Hidayat menambahkan bahwa kampus seharusnya menjadi benteng independensi dan integritas intelektual. Namun, dalam kasus ini, UI terlihat ragu-ragu dalam menegakkan standar akademiknya. “Jika UI ingin menjaga marwah akademiknya, maka tidak ada alasan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada Bahlil. Kalau pembimbing dan pejabat akademik bisa dihukum, maka mahasiswa yang bersangkutan juga harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sejarah mencatat bahwa kampus selalu menjadi garda depan dalam memperjuangkan kebenaran. Namun, dalam kasus ini, UI justru terlihat lemah. Jika benar ada tekanan politik yang mempengaruhi keputusan, maka ini bukan sekadar masalah akademik, melainkan krisis moral yang lebih besar.

Apakah UI akan tunduk pada kepentingan politik, ataukah mereka akan berdiri tegak menjaga integritas akademik? Inilah pertanyaan besar yang kini menanti jawaban.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga