Repelita Jakarta - Keputusan pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 memicu protes keras dari kalangan honorer yang menuntut pembatalan kebijakan tersebut. Mereka menilai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini gagal menyelesaikan masalah honorer sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, menyatakan MenPAN-RB Rini telah memicu kegaduhan di bulan Ramadan dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan.
"Presiden Prabowo harus segera membatalkan surat MenPAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta menerbitkan regulasi baru," ujar Eko, Rabu.
Eko menegaskan bahwa jika Prabowo tidak membatalkan kebijakan ini, kegaduhan akan terus berlanjut, terutama karena banyak CPNS dan calon PPPK yang telah kehilangan penghasilan akibat dirumahkan.
"Pak Prabowo kan cinta rakyat kecil. Nah, yang melamar CPNS, apalagi PPPK itu wong cilik semua. Mereka butuh kehidupan layak," tegasnya.
Menurutnya, ASN PPPK yang sudah memasuki masa pensiun masih menghadapi ketidakpastian terkait uang pensiun. UU ASN 2023 hingga kini belum memberikan kejelasan mengenai status kesejahteraan PPPK, termasuk perbedaan karier dan tunjangan dengan PNS.
"Apakah UU ASN 2023 berpihak kepada PPPK?" tanyanya.
Eko juga menyarankan Menteri Rini mencontoh langkah para pendahulunya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menurutnya lebih cepat dalam menyelesaikan masalah honorer.
"Di era SBY, honorer diangkat jadi PNS, bukan PPPK," ungkapnya.
Sebagai bentuk kekecewaan, aksi damai telah direncanakan pada 18 Maret 2025 oleh honorer dan PPPK di seluruh Indonesia.
"Kami para honorer dan PPPK seluruh Indonesia ingin Bapak Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung mengeluarkan Inpres secepatnya. Kasihan kami PPPK dan honorer yang tidak jelas nasib, status, dan kariernya karena dibedakan dengan PNS," tutup Eko.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
