Tak Ingin IKN Mangkrak Kayak Hambalang, Demokrat: Cukupkan Saling Berbalas Dendam!

 

Repelita Jakarta - Partai Demokrat merespons upaya netizen yang memanas-manasi agar partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mangkrak, seperti proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Respons tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Ia mengaku mendapatkan banyak mention terkait proyek IKN dan Hambalang.

IKN merupakan salah satu megaproyek andalan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), sedangkan proyek Hambalang yang mangkrak dibangun di masa pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan tidak dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Sejak semalam, netizen terus memanas-manasi soal Hambalang dan IKN. Hampir semua kader Demokrat di-mention," ungkap Jansen, dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu (8/2/2025).

Menurut Jansen, pihak yang memanas-manasi berharap Demokrat yang kini berada di pemerintahan memberi perlakuan yang sama terhadap IKN, seperti proyek Hambalang yang dibikin mangkrak. "Atau minimal kami diharapkan mendukung proses pemangkrakan. Kami tidak menganut aliran itu, teman-teman semua. Marilah kita cukupkan saling 'berbalas dendam' dalam politik ini, karena tidak ada gunanya," ujar Jansen.

Jansen juga mengingatkan bahwa dalam setiap proyek, ada uang negara yang sudah digunakan. Jika dibiarkan atau dibikin mangkrak, maka uang tersebut akan terbuang sia-sia.

"Jadi, lebih baik proyek apa pun itu dilanjutkan dan dimaksimalkan, berdasarkan kemampuan per keadaan sekarang, ketimbang dibiarkan mangkrak, apalagi dijadikan alat politik untuk memukul seseorang," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat, bersama seluruh kadernya, ingin menatap masa depan. "Demokrat yang berada dalam pemerintahan, kami akan berusaha untuk menyukseskan IKN sesuai kemampuan keuangan negara yang ada. Yang lalu biarlah berlalu," ujarnya.

Jansen juga menambahkan, kepentingan lain yang terkait dengan program prioritas Presiden Prabowo juga tidak boleh terbengkalai, khususnya yang terkait dengan Asta Cita.

"Itulah jalan dan sikap politik yang diajarkan ideolog kami, Pak SBY, kepada kami semua. Dan inilah sikap kami Demokrat. Ini penting kami tegaskan agar menjadi jelas bagi semua," tuturnya.

Jansen juga menegaskan bahwa pembangunan IKN harus tetap dilanjutkan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo. "Hal ini juga telah disampaikan oleh Menko Infrastruktur Mas AHY kepada publik dalam konferensi persnya di istana beberapa hari lalu," tambahnya.

Namun, Jansen menegaskan bahwa kelanjutan dan progres IKN tahun ini akan bergantung pada pencairan dana dan pembukaan blokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah pagu indikatif disahkan oleh DPR. "Sehingga pekerjaan yang sudah berlangsung di bawah berlanjut dan lelang terhadap pekerjaan baru bisa dilakukan," kata Jansen. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga