Breaking Posts

-->
6/trending/recent

Hot Widget

-->
Type Here to Get Search Results !

Sri Mulyani Blokir Anggaran IKN, Gigin Praginanto: Tangkap Koruptornya Sebelum Dicairkan Lagi

 Menyoal Pagar Laut dan PIK 2, Gigin Praginanto: Penegakan Hukum  Dikendalikan Oleh Uang - FAJAR

Repelita Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto memberikan komentarnya terkait dengan kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memblokir anggaran untuk proyek Ibukota Nusantara (IKN). Gigin menyatakan bahwa sebagai bendahara negara, Sri Mulyani berhak menghentikan pencairan anggaran untuk infrastruktur yang dinilai berkualitas rendah dan tidak efektif.

"Terlalu banyak yang berkualitas rendah dan tidak laku," ujar Gigin di akun X miliknya, @giginpraginanto, pada 7 Februari 2025.

Gigin juga menegaskan bahwa sebelum anggaran tersebut dicairkan kembali, pihak yang berwenang harus melakukan investigasi menyeluruh terhadap aliran dana tersebut, termasuk menangkap oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi.

"Lakukan investigasi dan tangkap koruptornya sebelum dicairkan lagi," ujar Gigin menegaskan.

Komentar Gigin ini muncul setelah adanya kritik terhadap proyek IKN, yang dinilai tidak murni didanai oleh investor sejati. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum juga menyoroti permasalahan ini, dengan mengkritik penggunaan investasi yang dianggap sebagai langkah tukar guling untuk menyelamatkan citra pemerintah.

"IKN itu harusnya murni pakai dana investor. Jangan pakai investor akal-akalan tukar guling buat selametin muka pinokio!" tulis Yusuf di akun X-nya pada 7 Februari 2025.

Yusuf juga mempertanyakan kelanjutan proyek IKN setelah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa anggaran proyek IKN hingga saat ini belum dicairkan. Dody bahkan mengungkapkan bahwa seluruh anggaran untuk IKN diblokir oleh Kementerian Keuangan.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggarannya diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," ujar Dody saat berbicara di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 6 Februari 2025.

Kondisi ini semakin memperburuk polemik seputar pembangunan IKN yang sudah sejak awal menuai banyak pro dan kontra. Transparansi investasi dan pengelolaan anggaran IKN terus mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama terkait dengan kelangsungan proyek yang dinilai semakin terhambat. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

-->

Below Post Ad

-->

Ads Bottom

-->
Copyright © 2023 - Repelita.net | All Right Reserved