PDIP Larang Kader Ikut Retret, Adian Natipulu Sebut Prabowo Berutang Budi ke Megawati

 

Repelita Jakarta - Politikus PDIP, Adian Natipulu, menyinggung Presiden Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-8. Dalam unggahannya di Instagram, Adian menyebut bahwa Prabowo berutang budi kepada Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Adian menjelaskan dalam video tersebut, jika bukan karena Megawati, Prabowo tidak akan kembali ke Indonesia setelah mengasingkan diri ke Yordania. Ia juga menambahkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menjadi Presiden karena dukungan Megawati. Pada masa pemerintahan Megawati, SBY diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001.

Adian menyebutkan bahwa Jokowi pun bisa menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode berkat dukungan penuh Megawati dan Partainya, PDIP. “Ketiga orang ini kalau tidak ada Ibu Megawati tidak jadi Presiden,” ujar Adian di Instagram @adian_napitupulu (24/2/2025).

Pengamat Psikologi Politik Universitas Negeri Makassar (UNM), Muhammad Rhesa, menyoroti dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati yang diduga memanas. Hal ini terkait dengan keputusan Megawati yang melarang kader PDIP mengikuti retret kepala daerah di Magelang, di tengah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Harun Masiku.

Rhesa mengatakan bahwa belum ada alasan jelas dari Megawati terkait larangan tersebut, sehingga publik mengaitkannya dengan kasus hukum yang menjerat Hasto. "Belum adanya alasan yang terang disampaikan oleh Megawati atas larangan ikut retret bagi kader PDIP membuat kita semua berasumsi," ujar Rhesa kepada fajar.co.id.

Secara psikologis, Rhesa menilai langkah Megawati bisa dibaca sebagai bentuk dukungan terhadap kadernya yang sedang menghadapi persoalan hukum. “Sikap larangan oleh Mega ini secara psikologi bisa dibaca sebagai bentuk support system Megawati terhadap kadernya,” ujarnya.

Rhesa menambahkan bahwa larangan ini juga merupakan sinyal politik kepada seluruh kader PDIP untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan KPK. Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader PDIP untuk tidak menghadiri retret di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. Instruksi tersebut disampaikan melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025).

Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, menilai keputusan Megawati menunjukkan sikap keras PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo yang dianggap semakin otoriter. “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

Henri juga menilai bahwa instruksi Megawati menunjukkan kesiapan PDIP untuk mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang semakin memanas. “Posisi politik PDIP menjadi makin jelas menghadapi situasi negeri ini,” pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga