Repelita Jakarta - Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menyoroti wacana yang diungkapkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai pembentukan Partai Super TBK. Dalam wawancara di acara Mata Najwa, Jokowi sempat menyampaikan keinginannya membentuk partai tersebut, yang langsung menuai beragam tanggapan.
Menurut Hendri Satrio, atau yang akrab disapa Hensa, pernyataan Jokowi tersebut lebih sebagai sindiran terhadap kondisi partai politik saat ini yang cenderung dikuasai oleh elit atau bahkan hanya oleh ketua umumnya. Partai perorangan yang dia bilang itu, dia menunjuk ke siapa? Ya memang rata-rata partai di Indonesia sekarang partainya perorangan, ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Hensa menilai bahwa sentralisasi kekuasaan dalam partai justru menghambat kaderisasi dan partisipasi politik yang sehat. Menurutnya, sistem kepartaian yang terlalu tertutup hanya memperkuat oligarki politik dan melemahkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
Ketika partai-partai dalam suatu negara dikuasai oleh elit atau bahkan hanya oleh ketua umum, sistem kepartaian cenderung kehilangan fungsi demokratisnya dan berubah menjadi alat oligarki politik, tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa keputusan politik di Indonesia seringkali lebih bersifat pragmatis dan transaksional dibandingkan berbasis pada aspirasi rakyat atau nilai-nilai ideologis. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, maka dampaknya akan semakin terasa dalam sistem politik nasional.
Dalam jangka panjang, dominasi elit dalam partai memperburuk kualitas demokrasi, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik, serta membuka ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang semakin sulit dikendalikan, tegasnya.
Hensa melihat gagasan Partai Super TBK yang diungkapkan Jokowi sebagai kritik strategis terhadap sistem kepartaian saat ini. Menurutnya, konsep partai yang benar-benar terbuka dapat menjadi solusi agar partai politik benar-benar dimiliki publik, bukan hanya menjadi alat segelintir elit.
Model ini memungkinkan transparansi penuh dalam pendanaan, pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, serta akuntabilitas yang tinggi terhadap konstituen, jelasnya.
Namun, di sisi lain, Hensa meragukan peluang Jokowi benar-benar membentuk partai tersebut. Menurutnya, aturan yang ada saat ini tidak memungkinkan Jokowi untuk membangun partai politik baru, apalagi dengan keterbatasan yang dimilikinya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Jadi buat apa membuat partai politik kalau tidak untuk berkuasa? Buat apa membuat partai politik bila tidak lagi bisa menjadi presiden? katanya.
Hensa pun menyimpulkan bahwa pernyataan Jokowi tentang Partai Super TBK lebih sebagai bentuk kritik terhadap sistem kepartaian di Indonesia, khususnya setelah pengalaman pribadinya yang pernah mengalami friksi dengan partai politik.
Ini emang canggihnya Pak Jokowi. Dia menyampaikan kritik sambil ketawa-ketawa dan tidak ada yang menyangka atau tidak ada yang menangkap bahwa itu adalah sebuah kritikan tentang sistem kepartaian nasional yang menurut Pak Jokowi, harusnya super terbuka, tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
