Repelita Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, menyambut baik kabar bahwa mantan Presiden Jokowi akan hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran Jokowi disebut sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).
"Saya senang sekali mendapat kabar ini," ujar Benny di X @BennyHarmanID (6/2/2025). Benny menyebut langkah tersebut sebagai contoh baik bagi penegakan hukum di Indonesia.
"Akan menjadi contoh yang sangat baik untuk kebaikan negeri," imbuhnya.
Benny menegaskan bahwa kehadiran seorang mantan kepala negara dalam proses hukum menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum dan transparansi.
"Mantan Presiden RI Pak Jokowi dikatakan bersedia datang dan hadir ke KPK dan Pengadilan Tipikor untuk menjadi saksi," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, menyatakan bahwa Presiden ke-7, Jokowi, siap memberikan klarifikasi jika diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bukan hanya KPK, Jokowi juga siap jika diminta pengadilan terkait dugaan korupsi dalam proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).
Hal ini disampaikan Immanuel saat hadir dalam program Satu Meja the Forum di Kompas TV pada Rabu (5/2/2025), yang membahas kasus pagar laut yang menyeret sejumlah pihak.
"Cara adab berdemokrasi. Forum tertinggi dalam mengklarifikasi persoalan hukum adalah melalui mekanisme pengadilan," ujar Immanuel.
Menurutnya, Jokowi tidak memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut, meskipun laporan telah diajukan oleh mantan Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad, dan beberapa tokoh lainnya.
"Saya punya keyakinan lah, Pak Jokowi tidak mungkin terlibat dalam kasus ini. Dia ingin bangsa ini maju ke depan," tambahnya.
Kendati demikian, Immanuel tidak menutup kemungkinan adanya hubungan antara penyelenggara negara dan pihak swasta dalam dugaan korupsi proyek PIK2.
Adapun Jokowi tidak tinggal diam dalam gonjang-ganjing tersebut, ia angkat bicara dan memberikan pandangannya terkait polemik pagar laut tersebut.
Jokowi menekankan pentingnya memastikan seluruh proses legal yang terkait dengan kepemilikan lahan tersebut.
"Yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau nggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, ke kecamatan, kantor BPN Kabupaten," ujar Jokowi.
Ia menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), harus melalui tahapan tertentu.
"Kalau untuk SHMnya, SHGBnya, juga di Kementerian dicek aja apakah proses atau prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak," tukasnya.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di Bekasi, Jawa Timur, dan sejumlah daerah lain.
"Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain," terangnya.
Jokowi bilang, ini menjadi alasan penting untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi secara menyeluruh.
"Saya kira yang paling penting itu cek, investigasi. Itu ya," tandasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
