Hasto Kristiyanto Ajukan Permohonan Penundaan Pemeriksaan KPK Terkait Kasus Harun Masiku

 

Repelita Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, tidak akan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 17 Februari 2025.

"Ada surat pemanggilan untuk hari Senin, tapi kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Minggu malam, 16 Februari 2025.

Pemeriksaan tersebut dijadwalkan KPK setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto, menolak praperadilan atas penetapan tersangka Hasto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 24 Desember 2024. KPK menyebutkan bahwa sebagian uang suap yang diberikan kepada mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dalam kasus Harun Masiku berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Ia diduga memerintahkan Harun melalui Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir nomor 12 A yang sering digunakan sebagai kantor Hasto, untuk merendam handphone-nya ke dalam air dan melarikan diri saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

Pada 6 Juni 2024, Hasto juga diduga memerintahkan seorang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK. Ia juga dikabarkan mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Saat ini, KPK telah mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 24 Desember 2024. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga