Basuki Klarifikasi Usulan Lahan Gratis untuk Kedutaan di IKN Sebelum 2028

Repelita Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memberikan klarifikasi mengenai pemberitaan terkait pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028.

Basuki menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan ini dimaksudkan untuk mempercepat kehadiran kantor kedutaan negara sahabat di IKN, seiring dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

"Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat," jelas Basuki.

Selain itu, Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, kantor-kantor kedutaan asing juga diharapkan sudah mulai dibangun di IKN. Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

Sebelumnya, Basuki mengungkapkan bahwa pembangunan IKN dibagi menjadi lima tahap hingga tahun 2045, dengan tahap pertama dimulai dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahap pertama, pemerintah telah menyiapkan beberapa gedung pemerintahan dan perkantoran, infrastruktur dasar, dan ekosistemnya. Saat ini, pembangunan IKN sudah memasuki tahap kedua.

Basuki juga menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan pembangunan IKN. "Tahap kedua pembangunan IKN terus berlanjut. Presiden Prabowo Subianto meminta saya secara langsung untuk menyelesaikan wilayah KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), utamanya ekosistem yudikatif dan legislatif pada tahun 2028," ujar Basuki.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, mengatakan bahwa investasi untuk IKN masih menjadi sektor prioritas investasi 2025-2029. Selain IKN, sektor lain yang menjadi prioritas investasi antara lain hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan (EBT), ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi digital, pusat data, semi-conductor, dan industri manufaktur yang berorientasi ekspor.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 13.000 triliun secara keseluruhan. Sebagai acuan, pada 2024, Kementerian Investasi berhasil mencapai realisasi investasi yang melebihi target dengan angka Rp 1.714 triliun. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga