
Repelita Jakarta - Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terancam disetop atau mangkrak. Hal ini setelah adanya kabar di media sosial X yang menyebutkan bahwa tidak hanya ditunda, mobilisasi para pekerja juga ditunda hingga bulan depan.
Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pembangunan IKN di tahun 2025 ini sudah memasuki tahap 2. Dalam tahap ini, akan dibangun sarana dan prasarana sektor politik mulai dari menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
"Program pembangunan IKN tahap 2 (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028, dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya," ujar Troy saat dihubungi Suara.com, Jumat (7/2/2025).
Troy melanjutkan, ada tiga sumber anggaran pembangunan IKN di tahap 2 ini, yaitu APBN, KPBU, dan investasi swasta. Ia mengungkapkan bahwa dari APBN akan menggelontorkan dana Rp48,8 triliun pada tahap 2 ini.
"Kemudian, KPBU Rp60,93 triliun, serta investasi swasta (data yang akan masuk di 2025 per Februari) sebesar Rp6,49 triliun," ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebutkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN diblokir oleh Kementerian Keuangan. Hal ini membuat tidak ada proyek yang dijalankan pada awal tahun 2025.
"Kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggaran yang nggak ada. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya," imbuh Dody.
Namun demikian, ia mengatakan bahwa Kementerian PU tengah memilah anggaran, apalagi dengan adanya mudik lebaran yang membutuhkan banyak persiapan infrastruktur.
Meski anggaran diblokir, Dody menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak akan mangkrak. Ia akan meminta jatah ke Presiden, jika anggarannya kurang.
"Insha Allah (mau usul penambahan) ya kalau bisa Rp1.000 triliun kenapa tidak gitu? Kalau bisa ya ini kan tidak tahu," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

