Repelita Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka suara mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa pemerintah daerah yang dinilai tidak tepat sasaran. Dalam kesempatan tersebut, Bima menyampaikan bahwa banyak anggaran daerah yang digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Bima menjelaskan, berdasarkan catatan Kemendagri, sejumlah anggaran daerah dialokasikan untuk kegiatan yang tidak mendesak dan tidak menyentuh kebutuhan rakyat, seperti biaya makan minum, alat tulis kantor, dan perjalanan dinas. Salah satu contohnya, meskipun ada anggaran untuk program pemberantasan stunting, sebagian besar dana tersebut justru digunakan untuk kegiatan kunjungan kerja.
"Banyak daerah-daerah itu yang kegiatannya itu pemberantasan stunting, tapi 60 persen dari anggarannya itu untuk kunjungan kerja, untuk perjalanan dinas, itu nggak nyambung," ujar Bima, Kamis (23/1/2025) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Bima juga menekankan pentingnya koreksi terhadap alokasi APBD agar dapat lebih efektif dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Ia mengutip arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar penggunaan dana APBD lebih terarah dan efisien.
"Presiden misalnya bilang ini sekolah-sekolah SD itu harus bener dong bangunannya, jangan sampai ada dapur makanan gratis tapi kemudian sekolahnya nggak layak. Jangan bilang daerah nggak punya uang ketika alokasinya itu dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak substantif," tambah Bima. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
