Repelita, Jakarta 21 Desember 2024 - Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, menyoroti rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Yenny meminta agar kebijakan ini dihentikan mengingat dampak yang dirasakan masyarakat saat ini.
Menurut Yenny, masyarakat tengah menghadapi kesulitan besar dengan harga kebutuhan pokok yang melonjak dan daya beli yang menurun. Ia juga menyoroti penurunan jumlah kelas menengah yang kini berkurang sebanyak 9 juta orang.
"Saat ini kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Rakyat hidup dalam kesulitan, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang," ujar Yenny dalam peringatan Haul ke-15 Gus Dur di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024).
Yenny menyampaikan bahwa para ekonom menganalisa konsumsi domestik sebagai penopang terbesar perekonomian Indonesia. Namun, kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan PPN justru berpotensi memperburuk kondisi tersebut.
"Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%," ucap Yenny.
Yenny juga mempertanyakan kebijakan tersebut dengan membandingkan dengan langkah-langkah yang diambil negara-negara lain. Ia menyebutkan, Singapura memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya, sedangkan Vietnam menurunkan pajaknya dan memperkecil jumlah pejabat. Di sisi lain, Indonesia malah memilih untuk meningkatkan pajak.
"Apakah ini bijak? Mari kita lihat negara lain. Singapura justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya," jelas Yenny.
Yenny juga menyatakan bahwa jika Gus Dur masih ada, beliau pasti akan berdiri bersama rakyat dan menentang kebijakan tersebut. Menurutnya, upaya pemerintah untuk menekan angka korupsi tidak seharusnya membebani rakyat dengan kenaikan pajak.
"Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini. Prioritaskan kesejahteraan rakyat bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan angka korupsi bukan malah rakyat yang harus dibebani," imbuhnya.
Selain itu, Yenny mengenang salah satu keputusan besar Gus Dur saat memimpin Indonesia, yaitu memisahkan Polri dari TNI, sebuah langkah penting untuk menegakkan demokrasi di Indonesia.
"Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan," ungkap Yenny.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
