
Jakarta, 12 Desember 2024 – M Rizal Fadillah, seorang pemerhati politik dan kebangsaan, mengungkapkan kekhawatirannya terkait penguasaan kawasan PIK 1 dan PIK 2 oleh pengusaha Naga, yang berpotensi menimbulkan sentimen anti-China di masyarakat.
Fadillah menilai bahwa kondisi yang awalnya kondusif dapat berubah menjadi tegang akibat kebijakan pemerintah yang dinilai memanjakan pengembang di lahan strategis pinggir pantai Jakarta Utara dan Banten. Ia menekankan bahwa hal ini menyangkut kedaulatan dan kesenjangan sosial, serta mengkhawatirkan penguatan etnis China melalui pembangunan kawasan baru Pecinan.
Menurutnya, pariwisata yang dijadikan kedok untuk penguasaan wilayah, terutama di PIK 2, merupakan manipulasi penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia mengkritik Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, yang dianggap turut bertanggung jawab atas program yang disebutnya "China-isasi" di bawah pemerintahan Jokowi.
Fadillah juga menyoroti perlunya Prabowo Subianto, sebagai pemimpin nasional, untuk mengantisipasi potensi bahaya ini dengan mencabut status PSN PIK 2 dan membatalkan proyek tersebut. Dengan berbagai pelanggaran hukum yang terjadi, ia menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Ia mengingatkan kembali sejarah kerusuhan anti-China di Tangerang, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial dan kesenjangan ekonomi. Fadillah berpendapat bahwa situasi saat ini dapat memicu kembali sentimen anti-China jika tidak ditangani dengan serius.
Fadillah menyerukan agar pemerintah melakukan sensus berbasis etnis untuk menghindari ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap menjadi milik dan warisan bagi Bumi Putera, bukan untuk kepentingan pengusaha asing.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar PIK 1 dan PIK 2 menjadi perhatian serius pemerintah dan mengingatkan bahwa langkah-langkah tegas harus diambil untuk mencegah sentimen anti-China berkembang lebih jauh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

