Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kebijakan dan pengorganisasian pengembangan riset-teknologi (ristek) nasional. Menurutnya, saat ini terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi beberapa lembaga yang menangani masalah riset dan teknologi, sehingga menyebabkan kelembagaan menjadi tidak terorganisir dengan baik.
Mulyanto menilai bahwa hal ini menghambat upaya pengembangan riset-teknologi nasional, karena terkendala koordinasi antarlembaga serta persaingan ego-sektoral. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo merevitalisasi kelembagaan riset-teknologi secara terintegrasi dan komprehensif.
"Sekarang ini tidak jelas mana lembaga yang punya fungsi pembuat kebijakan (policy making body) dengan lembaga yang bertugas mengimplementasikan kebijakan (implementing body) dalam urusan riset-teknologi. Saatnya menertibkan masalah ini agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih fungsi dalam penyelenggaraan urusan riset-teknologi di Indonesia," ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 18 November 2024.
Mulyanto, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menambahkan bahwa kementerian atau menteri sebagai pejabat politik harus berperan sebagai kepala dalam urusan riset-teknologi, dibantu oleh badan atau lembaga di bawahnya.
Sebagai policy making body, kementerian memiliki fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan riset-teknologi. Sementara itu, badan atau lembaga riset dan teknologi di bawah kementerian, seperti BRIN atau lembaga yang akan dibentuk, bertugas sebagai implementing body yang melaksanakan kebijakan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Mulyanto juga menekankan pentingnya peran kementerian dalam mengembangkan dan menjalankan instrumen kebijakan untuk mendorong pelaksanaan riset-teknologi di lembaga riset, melalui pemberian insentif, pelatihan, fasilitasi, dan dukungan lainnya.
Ia juga menyoroti perlunya revitalisasi pembangunan di bidang ketenaganukliran dan keantariksaan-penerbangan, yang selama ini terkesan mandek setelah dileburkan ke dalam BRIN. Mulyanto menyarankan agar kembali dibentuk lembaga seperti BATAN dan LAPAN untuk fokus pada bidang-bidang tersebut.(*)