Potensi Megaproyek Ibu Kota Nusantara Mangkrak, Ini Penyebabnya
Sejak awal, kalangan ekonom menilai megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas eks Presiden Jokowi di Kalimantan Timur (Kaltim) minim perencanaan. Salah satu isu utama adalah sumber pendanaan. Proyek ini membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun, yang bukan angka kecil.
Kini, setelah tampuk pemerintahan beralih ke Presiden Prabowo, potensi IKN menjadi mangkrak semakin mendekat. Keuangan negara diperkirakan tidak sanggup membiayai pembangunan IKN, yang masih jauh dari sempurna dan layak dijadikan ibu kota negara.
Akibatnya, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, harus bekerja keras mencari dana untuk melanjutkan pembangunan IKN. Salah satunya adalah dengan mencari utangan ke berbagai pihak, termasuk Bank Pembangunan Asia (ADB).
Basuki mengatakan bahwa pertemuan OIKN dengan ADB telah digelar untuk membahas percepatan pembangunan IKN. OIKN berencana menyampaikan usulan ke Bappenas mengenai readiness criteria untuk proyek-proyek strategis yang berskema utang dalam bluebook.
Menurut Basuki, kerja sama strategis antara OIKN dan ADB diharapkan dapat mempercepat tercapainya IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan. Ia juga berharap sinergi ini bisa menjadi model pembangunan yang menginspirasi kota-kota lain di masa depan.
ADB sendiri memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan Nusantara, dengan fokus pada perencanaan dan perancangan IKN yang diharapkan menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan. Selain itu, ADB turut membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan masif dan mendukung mobilisasi pendanaan untuk memastikan kelanjutan proyek.
Sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Mei 2023, ADB telah memberikan bantuan teknis dan tenaga ahli senilai US$5 juta, setara dengan Rp75 miliar, untuk proyek IKN.
Namun, para ekonom seperti Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran-Jakarta menyatakan bahwa megaproyek ini berpotensi mangkrak. Sejak awal, proyek ambisius ini digarap tanpa perencanaan yang komprehensif. Bahkan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghentikan sementara anggaran untuk infrastruktur baru.
Selain itu, mengandalkan investor besar untuk berinvestasi di IKN juga bukan perkara mudah. Hingga saat ini, belum ada investor kelas dunia yang tertarik. Achmad Nur Hidayat menyebutkan bahwa sepinya minat investor mengindikasikan bahwa dari sudut pandang investasi, proyek IKN Nusantara dianggap tidak menjanjikan.
Salah satu contoh adalah perusahaan investasi asal Jepang, Softbank, yang akhirnya mundur dari proyek IKN beberapa waktu lalu.(*)