Manuver Jokowi Jelang Lengser: Melindungi Fufufafa dan Menolak PDIP Masuk KIM?

Dalam episode terbaru podcast Bocor Alus Politik yang dipandu oleh Stefanus Pramono, Hussein Abri, dan Fransiska Krisasana di kanal YouTube Tempodotco, dibahas manuver politik penting yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo menjelang masa lengsernya. Terkait isu “Fufufafa” yang melibatkan Gibran, serta keputusan Jokowi untuk menolak PDIP bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), perbincangan ini memberi gambaran jelas mengenai posisi Jokowi dan tantangan politik yang ia hadapi.

Kehebohan Fufufafa: Ancaman untuk Gibran dan Keluarga Jokowi

Diskusi dimulai dengan pembahasan tentang kehebohan “Fufufafa” yang memicu polemik di kalangan elite politik, terutama kubu Prabowo Subianto. Akun anonim yang dikenal dengan nama “Fufufafa” diduga menyerang Prabowo, dengan spekulasi melibatkan Gibran, anak Presiden Jokowi.

Hussein Abri menjelaskan, “Setelah muncul kehebohan Fufufafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak, banyak yang marah.” Ketegangan ini memuncak ketika sebagian anggota kubu Prabowo mulai meragukan kesetiaan Gibran, terutama karena kaitannya dengan akun tersebut.

Lebih lanjut, Hussein mengungkapkan bahwa Jokowi meminta Prabowo untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan terkait hal ini. “Jokowi itu meminta Prabowo untuk berpikir ulang terkait penerimaan PDIP dalam pemerintahannya,” jelas Hussein. Namun, ketidakpuasan dan ketegangan di kubu Prabowo kian meningkat, terutama setelah muncul spekulasi tentang orientasi seksual yang diungkit di akun tersebut, yang semakin membuat keluarga Prabowo gerah.

Istana pun tidak tinggal diam. Ada desakan dari Jokowi kepada beberapa pihak untuk memikirkan exit plan terkait isu ini. “Salah satu menteri diminta untuk memikirkan exit plan soal Fufufafa ini, tapi belakangan diminta diam saja,” ujar Stefanus. Upaya untuk menghapus jejak digital akun tersebut bahkan dilakukan, meskipun sebagian besar informasi sudah terlanjur tersebar luas di kalangan netizen.

PDIP dan Koalisi Indonesia Maju: Jokowi Tolak PDIP Masuk

Isu lain yang tak kalah panas adalah keputusan Jokowi untuk menolak PDIP masuk ke dalam KIM, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Dalam diskusi ini, Stefanus mengungkapkan, “Jokowi mengatakan kepada Prabowo bahwa PDIP ini terlalu banyak maunya.” Jokowi merasa bahwa PDIP, jika bergabung ke dalam pemerintahan, akan memiliki pengaruh yang berlebihan dan terlalu mendikte kebijakan-kebijakan strategis, terutama di posisi-posisi kunci seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung.

Jokowi bahkan berbicara secara langsung dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hal ini. “Ada seorang petinggi Demokrat yang menceritakan bahwa Jokowi meminta Prabowo berpikir ulang menerima PDIP bergabung di pemerintahan,” ungkap Stefanus. Pertemuan antara Jokowi dan SBY terjadi pada 21 September di Istana, di mana Jokowi mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika PDIP masuk ke pemerintahan, stabilitas kabinet bisa terganggu oleh keinginan PDIP untuk mengisi posisi-posisi strategis.

Di sisi lain, hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDIP, juga kian merenggang. “Pertemuan antara Megawati dan Prabowo yang direncanakan sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober dianggap oleh Jokowi sebagai langkah yang menyingkirkan dirinya,” ujar Hussein, mengomentari dinamika internal yang terjadi di antara elite politik. Jokowi, yang sudah menjalin komunikasi erat dengan Prabowo, tampaknya merasa terpinggirkan oleh pendekatan Prabowo terhadap Megawati.

Mengamankan Gibran dan Penempatan Orang Kepercayaan

Selain soal Fufufafa dan PDIP, Jokowi juga melakukan langkah-langkah untuk melindungi posisi anaknya, Gibran, yang kemungkinan akan terlibat dalam pemerintahan Prabowo mendatang. Menurut Hussein, Jokowi sudah menempatkan beberapa orang kepercayaannya dalam kabinet Prabowo. “Setidaknya ada empat calon menteri yang merupakan orang kepercayaan Jokowi,” jelas Hussein. Empat orang tersebut adalah Rektor UGM Pratikno, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi Jokowi untuk tetap memiliki pengaruh dalam pemerintahan setelah dirinya lengser. Bahkan, menurut Stefanus, Prabowo sendiri kabarnya tidak terlalu menyukai beberapa calon menteri yang diusulkan oleh Jokowi, termasuk Budi Arie Setiadi. Namun, penempatan tokoh-tokoh ini diharapkan menjadi cara Jokowi untuk menjaga kepentingannya, terutama yang terkait dengan Gibran.

Langkah Terakhir Jokowi: Menenangkan Semua Pihak

Di penghujung pembahasan, Stefanus menyebutkan bahwa manuver politik Jokowi tidak hanya terbatas pada isu Fufufafa atau penolakan terhadap PDIP. Salah satu langkah Jokowi yang cukup mencolok adalah upayanya untuk membersihkan nama Soeharto dari stigma KKN dalam sidang MPR.

“Jokowi ingin membuat semua pihak happy di akhir masa jabatannya,” ujar Stefanus. Penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR 1998 disebut sebagai salah satu bentuk rekonsiliasi dengan kelompok Cendana, yang selama ini memiliki hubungan dingin dengan keluarga Jokowi.

Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari manuver Jokowi untuk membantu Prabowo memulai pemerintahannya dengan lebih mulus. “Jokowi ingin smooth di akhir masa jabatannya, dan Prabowo ingin smooth di awal pemerintahannya,” ujar Hussein, menyoroti keselarasan kepentingan antara keduanya dalam langkah-langkah politik terakhir ini.

Episode Bocor Alus Politik ini memberikan pandangan yang jelas tentang kompleksitas manuver politik Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Dari upaya melindungi anaknya, Gibran, dari imbas politik, hingga menolak PDIP masuk dalam koalisi Prabowo, Jokowi tampaknya sedang bermain di banyak lini untuk menjaga pengaruhnya. Menurut para pembawa acara, langkah-langkah ini menegaskan bahwa Jokowi tidak sepenuhnya meninggalkan panggung politik setelah lengser, tetapi justru berusaha memastikan transisi yang menguntungkan dirinya dan keluarganya.

Sebagai kesimpulan, Hussein menyatakan, “Jokowi tidak harus takut kalau dia tidak punya masalah, tapi karena banyak masalah, dia terus bermanuver tanpa henti.” Meski demikian, langkah-langkah ini bisa jadi membawa implikasi besar bagi peta politik Indonesia di masa depan, terutama setelah Prabowo resmi dilantik pada 20 Oktober. (MBS)