Jokowi Sebut Impor Jadi Biang Kerok Harga Beras Mahal

Biang kerok harga beras mahal, baru-baru ini dibocorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mana kata dia, kegiatan impor beras yang masih dilakukan di Indonesia menjadi salah satu biang kerok harga komoditas tersebut menjadi mahal.

Menurut Jokowi, kegiatan impor beras membuat adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan dengan skema Free on Board (FOB).

Bahkan, kata dia, jika dihitung dengan skema FOB, harga beras sudah cukup mahal.

Besarannya mencapai US$530-US$600 per ton atau sekitar Rp8 juta-Rp9 juta per ton.

Dalam skema FOB sendiri, Indonesia sebagai importir harus membayar harga distribusi dari pelabuhan tempat masuknya beras ke gudang distribusi besar untuk pembeli.

Biaya distribusi atau cost freight-nya sendiri dipaparkan Jokowi mencapai US$40 per ton atau sekitar Rp606 ribu per ton.

"Coba dilihat harga beras FOB itu berapa? Kira-kira US$530-US$600, ditambah cost freight kira-kira US$40-an, dihitung berapa. Kalau bandingkan itu mestinya di konsumen itu akan kelihatan," kata Jokowi dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/9/2024).

Dengan biaya tersebut, harga beras per ton beras impor mencapai Rp8,6 juta-Rp9,6 juta.

Bila dihitung per kilogram (kg), maka harganya menjadi Rp8.600-Rp9.600/kg.

Dia juga menyinggung harga gabah yang tadinya Rp4.200 per kg kini naik menjadi Rp6.200. Dari harga tersebut, Jokowi mengatakan publik sudah bisa melihat Nilai Tukar Petani (NTP).

"Mestinya kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik. Kalau harga gabah baik, artinya harga jual petani juga mestinya baik, kalau tidak ada distorsi di lapangan," ucapnya.

Sebelumnya, Bank Dunia menyebut harga beras Indonesia mahal. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk menyebut harga beras di Indonesia 20 persen lebih mahal dibanding di pasar global.

Harga beras di Indonesia, katanya, juga konsisten tinggi di ASEAN seperti dikutip dari tv one

Impor Beras 2,2 Juta Ton Gagal Turunkan Harga 

Impor beras sebanyak 2,2 juta ton pada tahun ini, gagal menurunkan harga beras di dalam negeri.

Justru muncul dugaan korupsi impor beras dan demurrage (denda bongkar muat) yang merugikan negara nyaris Rp3 triliun.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (8/7/2024), harga beras mengalami kenaikan lanjutan. Pada minggu pertama Juli 2024, kenaikannya mencapai 0,26 persen dibandingkan Juni 2024.

Lebih miris lagi, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras bertambah signifikan setiap minggunya.

Pada minggu pertama Juli ini, masih mengutip data BPS, sebanyak 109 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Sedangkan harga rata-rata beras saat ini, naik menjadi Rp15.077 per kilogram (kg).

"Kalau kita lihat jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, terus bertambah. Pada minggu pertama Juli, harga beras di 109 kabupaten/kota naik," kata Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M Habibullah dalam rapat koordinasi pengendali inflasi daerah 2024 yang disiarkan YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (8/7/2024).

Angka kenaikan ini, kata dia, konsisten mengalami kenaikan sejak minggu kedua Juni 2024. Kala itu, baru 59 kota/kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras. Pada minggu ketiga, harga beras di 70 kabupaten/kota mengalami kenaikan.

"Minggu keempat Juni, sebanyak 75 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras," kata Habibullah.

Asal tahu saja, sepanjang Januari-Mei 2024, impor beras mencapai 2,2 juta ton, dilakukan Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan dugaan mark-up harga beras impor sebanyak 2,2 juta ton beras, senilai Rp2,7 triliun ke KPK pada Rabu (3/7/2024).

Selain itu, SDR melaporkan dugaan kerugian negara akibat edenda bongkar muat atau demurrage senilai Rp294,5 miliar. Total jenderal, dugaan kerugian negara hampir Rp3 triliun.

Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto mendesak KPK segera memeriksa Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi serta Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari.

Berdasarkan data, kata Hari, perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group pernah memberikan penawaran beras impor sebanyak 100.000 ton.

Harganya 538 dolar AS per ton berskema FOB (Free on Board/Freight on Board), dan 573 dolar AS per ton berskema CIF (Cost, Insurance and Freight).

Mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton.

Total nilainya mencapai 371,60 juta dolar AS. Atau harga per tonnya sekitar 655 dolar AS. Jauh lebih mahal ketimbang penawaran dari perusahaan Vietnam itu.

Dengan asumsi harga tertinggi dari Tan Long Group sebesar 573 dolar per ton, ada selisih 82 dolar AS per ton.

Jika dikalikan total impor beras 2024 sebanyak 2,2 juta ton, selisihnya 180,4 juta dolar AS. Dengan asumsi kurs Rp15.000/dolar AS, setara Rp2,7 triliun. Itu baru dugaan korupsi dari selisih harga beras impor.

Sedangkan kerugian negara akibat denda bongkar muat atau demurrage, angkanya sekitar Rp294,5 miliar.

Gara-gara kontainer berisi beras impor 'parkir' terlalu lama di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya. Mulai pertengahan hingga akhir Juni 2024.

Atas tudingan ini, Perum Bulog buru-buru mengeluarkan bantahan. Kata Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, Perum Bulog sudah mengitung total biaya demurrage yang biasanya kurang 3 persen dari nilai impor.

"Biaya demurrage seperti halnya biaya despatch adalah konsekuensi logis dari mekanisme ekspor-impor," papar Bayu.***