Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan milik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Hal ini ditegaskan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi pernyataan elit PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang merasa sebagai pemilik sah PKB.
Gus Yahya bahkan menyampaikan setiap pernyataan yang dikeluarkan pengurus lembaganya terkait PKB merupakan keputusan organisasi.
"PKB ini bukan milik PBNU. PKB ini bukan milik orang per orang. Bukan milik Muhaimin. Bukan milik organisasi manapun," ujarnya di Hotel Fairmont Jakarta, Minggu (18/8).
Keponakan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid itu menggarisbawahi bahwa partai yang dipimpinnya adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi.
"Siapa yang memegang kedaulatan? Muktamar PKB yang diikuti oleh seluruh warga PKB, mewakili perwakilan-perwakilan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi konstitusinya menjamin bahwa PKB adalah milik seluruh bangsa Indonesia," tegasnya.
Mantan Cawapres Koalisi Perubahan itu menegaskan PKB dan PBNU adalah dua lembaga yang berbeda. PKB adalah partai politik, sementara PBNU adalah organisasi kemasyarakatan.
"PBNU sama PKB ini dua organisasi yang berbeda. Tidak ada hubungan organisatoris. Jadi tolong masing-masing menghargai dan berpijak pada konstitusi negara," pungkasnya seperti dikutip dari rmol
PKB: PBNU Kok Tiba-tiba Gila Hormat?
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada prinsipnya selalu menghormati Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), termasuk menjalankan perintah untuk menjaga jarak. Mengingat, hal itu pernah ditegaskan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, merespons ketegangan yang tengah terjadi antara PKB dengan PBNU belakangan ini.
Ketegangan itu ditengarai dipicu adanya isu bahwa PBNU ingin kembali merebut PKB melalui pembentukan Tim 5 atau panitia khusus (Pansus). Wacana tersebut muncul atas bergulirnya Pansus Angket Haji 2024.
“Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik,” ucap Jazilul kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).
Namun demikian, Jazilul justru menyesalkan sikap dari Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang dinilai berupaya menggembosi PKB.
Padahal, lanjut Jazilul, PKB sebagai parpol sudah menjaga jarak dengan PBNU dan membuktikan keberhasilannya memperjuangkan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah di kancah politik. Antara lain terbukti dengan meningkatnya jumlah perwakilan PKB di parlemen.
“Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi. Mengganggu. Apa yang dilakukan PKB? Dan ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa malah tidak diakui? Kenaikan anggota DPR RI dari 58 ke 68, (bertambah) 10 kursi. Dan kemudian mencetak prestasi, PKB menjadi satu-satunya partai politik berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah yang paling besar di parlemen ini. Itu lho enggak pernah diakui,” sesalnya.
