[BREAKING NEWS] Usai Pusat Data Nasional 'PDN' di Retas, Media Singapura Beri Sorotan Menohok

Pewarta Online Juli 02, 2024 0

Melalui laporannya, Channel NewsAsia menyebut Menteri Budi Arie Setyadi 'giveaway' pada judul dari laporan tersebut yang di tulis pada Senin (1/7/2024) dan diperbarui pada Selasa (2/7/2024).

Diketahui, media asal Singapura itu menaruh judul 'giveaway' yang merupakan sorotan dari ucapan Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum melalui kutipan salah satu media nasional, Kompascom.

Kala itu Nenden menyebut jangan bagi-bagi jabatan terus untuk posisi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI.

Sejak Juni 2024 kemarin, Pusat Data Nasional (PDN) terkena peretasan yang dilakukan oleh hacker dan sejumlah Kementerian dan Lembaga turut terkena imbas dari serangan ransomeware itu. Diketahui sebanyak 210 instansi pemerintah, baik pusat dan daerah turut mengalami kerugian akibat serangan tersebut.

Baca Juga: Seminggu Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo Diretas, Berikut ini Dampak Besar yang Terjadi pada Layanan Pemerintah

Salah satunya pelayanan Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang harus mengalami down selama 7 hari.

Kejadian itu terjadi penumpukan dan kesulitan di sejumlah bandara internasional di Indonesia, salah satunya Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Selain itu, terbaru calon penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) juga turut terkena imbas dari diretasnya PDN sejak 16 Juni 2024 lalu.

Calon Penerima KIPK harus menunggu hingga 29 Juli 2024 mendatang untuk melakukan registrasi ulang penerimaan KIPK tahun 2024. Sedangkan, perkuliahan dan pembayaran pendidikannya harus dibayarkan dalam waktu dekat ini.

Dari peristiwa itu, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menyebut data yang tidak ter-backup bukan termasuk tata kelola, melainkan sebuah kebodohan yang dilakukan oleh pihak terkait.

“Kalau alasannya tata kelola kan kita enggak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena Cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, pak. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan?” kata Meutya pada Rapat Kerja DPR dengan Kominfo dan BSSN di Gedung DPR, Kamis (27/6/2024).

Terbaru, hacker PDNS 2 melalui public statementNya mengucapkan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia dan berjanji akan memberikan akses data yang sudah diretas secara gratis kepada pemerintah Indonesia.

Mereka (Hacker) bahkan turut prihatin terhadap keamanan siber Indonesia yang dapat dicuri oleh orang lain secara mudah.

Hacker tersebut memberikan pembelajaran kepada instansi terkait untuk menguatkan keamanan siber agar tidak terjadi kejadian serupa di masa yang akan datang.