Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Jadi Rp7500, Airlangga: Buat di Daerah Sudah Besar Itu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis tidak dipotong menjadi Rp7.500.

“Untuk anggaran Program Makan Bergizi Gratis ini tidak dipotong,” kata Airlangga saat diwawancarai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/7/2024).

Ia menjelaskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp71 triliun.

Namun, pelaksanaan Program Makan Siang Gratis itu akan menyesuaikan dengan indeks harga pangan di masing-masing daerah.

“Tinggal saja pelaksanaan Program Makan Siang Gratis karena setiap daerah itu berbeda-beda indeksnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makan bergizi gratis sudah cukup.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7).

Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran Makan Bergizi Gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.

Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah karena harga jual bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah berbeda-beda seperti dilansir dari tv one

"Kami memang akan bahas karena semua (biaya) sudah naik perlu kita naikkan (HET MinyaKita)," kata Mendag pada media, di Jakarta, Senin (27/5).

Mendag mengatakan dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan pembahasan lagi bersama stakeholder terkait di Kemenko Perekonomian.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Bahan Pokok dan Barang Penting Kemendag, Bambang Wisnu subroto mengatakan sebelumnya Kemendag telah melakukan pembahasan program minyak goreng rakyat ini pada 17 Mei 2024 lalu.

Pembahasan berfokus pada evaluasi HET MinyaKita dengan mengundang beberapa kementerian/lembag mulai dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kementerian Perindustrian, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BPKP hingga Satgas Pangan Polri.

"Dan minggu ini pada hari Rabu kami akan melukan public hearing degan pelaku usaha dan asosiasi terkait kebijakan HET," ungkap Bambang dalam Rakor Inflasi, Senin (27/5).***

Baca Juga