Komisi II DPR Pertanyakan Kapasitas Para Pj Kepala Daerah

Repelita News Media Juni 12, 2024 0

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengkritik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (11/6/2024), Junimart menilai bahwa hampir 40 persen Pj kepala daerah yang ditunjuk tidak layak memimpin sebuah daerah.

“Yang pertama, tentu harus kita cermati menyangkut Pj-Pj ini. Terus terang, hasil dari bukan hanya pengamatan, yang kami lihat, dengar, dan rasakan, hampir 40 persen para Pj ini memang tidak layak untuk menjadi Pj,” ujar Junimart.

Politisi PDIP ini menduga bahwa kekurangan stok sosok yang layak di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaksa Mendagri untuk mengambil pejabat dari luar kementerian. Hal ini, menurutnya, menyebabkan ketidaktepatan dalam penunjukan Pj kepala daerah.

“Kami pahami kenapa sampai demikian, terus terang mungkin stok di Kementerian Dalam Negeri sudah habis, sehingga mengambil dari kementerian lain untuk menjadi Pj Kepala Daerah. Mereka tidak paham tentang pola pikir dan tata kelola pemerintahan daerah,” katanya.

Junimart menegaskan, pemilihan Pj kepala daerah harus mempertimbangkan pemahaman dan kemampuan calon terhadap kondisi dan permasalahan daerah yang akan dipimpin.

“Kemendagri harus melihat juga bagaimana track record dari para Pj ini, apakah dia mampu? Apakah dia memang paham? Ada orang paham, tapi nggak mampu,” tegas Junimart.

Menanggapi kritik tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa Kemendagri siap mengkaji kelayakan para Pj Kepala Daerah yang dipilih. Tito mengakui bahwa sebagian Pj Kepala Daerah memang bukan berasal dari Kemendagri.

“Kami belum memiliki studi tentang ketidaklayakan secara saintifik. Jadi, ini mungkin asumsi, hipotesis. Kami sudah diskusikan dari awal bahwa tidak mungkin semua dari Kemendagri. Nanti (kementerian) saya tidak bisa kerja, habis semua, sehingga kami ambil juga bukan hanya dari Kemendagri, tetapi juga dari kementerian/lembaga lain dan banyak juga dari daerah,” jelas Tito.