Kepala Otorita IKN Bukan Mengundurkan Diri, Pengamat: Diberhentikan Karena Ada Persoalan

 

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, diduga bukan mundur, tapi diberhentikan sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Dugaan tersebut diungkapkan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio.

Agus Pambagio menduga Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe bukan mengundurkan diri, tapi diberhentikan karena belum mencapai target menarik investor.

“Kalau saya ini diberhentikan karena ada persoalan. Itu saja kan. Investor. Investor sih enggak akan datang meskipun tidak diberhentikan, karena itu masih brown field, karena itu tanah semua dari awal," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, pada Rabu (5/6/2024).

Agus meyakini mustahil ada investor akan masuk ke IKN jika berbagai infrastruktur penting di sana belum siap.

Menurut Agus, seharusnya pemerintah yang paling berperan dalam membangun infrastruktur IKN, bukan dibebankan kepada swasta.

“Tugas infrastruktur itu yang bangun pemerintah. Enggak mungkin swasta harus bangun, kembalinya (modal) dari mana? Misalnya suruh bangun hotel, memang ada berapa orang yang akan datang ke IKN? Bangun rumah sakit, memang ada berapa orang?” papar Agus.

Agus menyampaikan, pola yang digunakan pemerintah dengan menjual proyek IKN dan berharap pihak swasta mau terlibat membangun infrastruktur kemungkinan bakal menghadapi kesulitan.

“Jadi, semua itu disiapkan oleh pemerintah dengan APBN, itu saja. Kalau mengharapkan investor menyiapkan itu, enggak akan datang. Mana ada investor gila mau bangun itu,” ucap Agus.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan Bambang dan Dhony mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin (3/4/2024).

Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri dari Dhony yang disusul surat pengunduran dari Bambang.

“Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Keputusan pengunduran Bambang dan Dhony, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan meneken keputusan presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

“Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Pak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian beliau berdua,” ujar Pratikno.

Pasca mundur, Bambang disebut memiliki tugas baru yang telah diperintahkan oleh Jokowi.

Adapun tugas baru tersebut yaitu membantu langsung Presiden dalam memperkuat kerja sama internasional untuk percepatan pembangunan IKN.

"Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," ucap Pratikno.

Di sisi lain, jabatan yang sempat diemban Bambang bakal dijabat oleh Menteri PUPR, Bambang Hadimuljono sebagai Plt. Sedangkan, jabatan Dhony sementara diemban oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Raja Juli Antoni.

Saling Sandera
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pembangunan Ibu Kota Nusantara bakal membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi saling menyandera anggaran.

Alasannya, kondisi keuangan IKN tidak begitu baik dan sejauh ini hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga bakal menjadi beban apabila ketergantungan terhadap APBN berlangsung lama.

“Siapa yang terbebani? Yang akan terbebani adalah pemerintahan yang baru, pembayar pajak,” kata Bhima, Rabu (5/6/2024), dikutip dari YouTube Sahabat Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Karena sekarang anggarannya defisit ditargetkan naik signifikan tahun depan, itu kan artinya ada beban,” imbuh dia.

Bhima menyebutkan, karena beban pembangunan IKN, program yang dijanjikan Prabowo seperti makan siang gratis atau bergizi bakal sulit direalisasikan.

Belum lagi, Prabowo juga ingin melanjutkan program hilirisasi era Jokowi yang juga membutuhkan dana.

Sementara, itu, pembangunan IKN menjadi warisan sekaligus dibebankan kepada Menteri Keuangan selanjutnya yang bisa mengganggu realisasi kampanye-kampanye Prabowo.

“Jadi ini saya kira saling menyandera dari sisi anggaran,” tutur Bhima.

Bhima juga menyebutkan, mundurnya kepala dan wakil kepala Otorita IKN secara bersamaan menunjukkan indikasi kondisi keuangan IKN sedang mengalami permasalahan serius.

Ia mengatakan, pengunduran diri itu memberikan sinyal kepada para investor meski Jokowi sudah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas kepala Otorita IKN.

“Investor yang mau masuk atau sudah masuk di IKN untuk melakukan evaluasi ulang,” kata Bhima.

Sebelumnya, pihak Istana mengumumkan bahwa Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari posisi kepala dan wakil kepala Otorita IKN.

Jokowi mengatakan, Bambang dan Dhony mengundurkan diri karena alasan pribadi.

"Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Dhony karena alasannya alasan pribadi," ujar Jokowi di IKN. (*)

Sumber Berita / Artikel Asli : tribunnews