Ekonom Bongkar Alasan Realisasi Investasi Investor Asing Belum Masuk ke IKN Nusantara di Kaltim

Realisasi investasi asing di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, disorot.

Pasalnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kini mengakui investasi asing belum ada masuk ke IKN Nusantara.

Padahal, sebelumnya Bahlil menyebut ada Rp 50 triliun investasi asing yang masuk ke IKN.

Pernyataan tersebut baru-baru ini dikoreksi bahwa belum ada PMA yang masuk ke IKN.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai Ibu Kota Nusantara (IKN) melihat bahwa dari sejak awal pemerintah sudah salah membangun komunikasi.

Menurut Piter, pemindahan Ibu Kota bukan untuk mengejar investasi di pusat kota pemerintahan melainkan di kawasan sekitar IKN.

“IKN itu kan memang bukan ladang investasi harusnya yang dikomunikasikan itu sejak awal, kita ini mau bangun kota yang diharapkan ada investasi bukan di IKN tapi sekitarnya,” ucapnya kepada Tribun, Kamis (13/6/2024).

Dia menyampaikan bahwa IKN memiliki potensi investasi yang sangat besar untuk dikembangkan tetapi bukan hanya di satu titik.

Investor akan lebih tertarik melakukan investasi apabila apa yang direncanakan pemerintah sudah berwujud.

Sehingga jangan dibalik presepsi dari investor menanamkan modalnya.

“Ibaratnya begini apabila ada sebuah mall mau dibangun namun pembangunannya belum jadi, apakah orang-orang mau membangun lapaknya di situ kan enggak,” ujar Piter.

“Minimal gedungnya jadi dulu, kalau tidak mana mau,” tambahnya.

Dia menegaskan seharusnya menyampaikan bahwa pembangunan IKN ini secara bertahap.

Penting agar pemerintah mengevaluasi komunikasi bahwa percepatan investasi bukan hanya terkonsentrasi di IKN.

Akan tetapi modal asing itu harus masuk kepada Provinsi Kalimantan secara menyeluruh utamanya Kaimantan Timur.

“Itu menurus saya yang harus disampaikan pemerintah agar modal asing itu masuk,” ungkapnya.

Dosen Perbanas Institute Itu memandang terhambatnya investor luar negeri bukan karena menunggu kabinet pemerintahan baru.

Sebab IKN jelas bukan tujuan investasi, dia adalah sebuah kota, bukan pabrik.

“Yang harus didorong adalah investasi di kota-kota sekitar IKN yang seharusnya direncanakan menjadi pusat industri baru.. Seperti Balikpapan dan Samarinda,” pungkasnya.

Menunggu Pembangunan

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.

Klaster pretama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.

Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.

"Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai. Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.

Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.

Alasan Belum Ada Investasi Asing Masuk

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.

Klaster pretama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.

Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.

“Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai. Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.

Bahlil mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.

Pada tahap pertama, pemerintah membangun infrastruktur berupa Istana Kepresidenan, Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, dan perumahan di area utama Kawasan IKN.

Selain itu, pemerintah juga memindahkan aparatur sipil negara (ASN) yang dimulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan MPR.

Bersamaan dengan pemindahan ASN ke IKN, pemerintah bakal membangun infrastruktur dasar utama yang meliputi infrastruktur air, energi, jalan, dan kereta api.

Hal tersebut dilakukan supaya IKN dapat mulai beroperasi dan mampu menunjang kehidupan sekitar 500.000 penduduk pada tahap awal.

2. Tahap kedua (2025-2029)

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, pemerintah akan berfokus pada infrastruktur dan lingkungan ketika pembangunan IKN masuk tahap kedua.

Infrastruktur dan lingkungan berfokus pada bandara, bendungan, sistem pengelolaan air dan limbah domestik.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pengembangan kawasan IKN, perluasan kawasan perkantoran, industri, hotel universitas, dan lain-lain, serta pertahanan yang mencakup Polri, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, dan Badan Siber dan Sandi Nasional.

3. Tahap ketiga (2030 – 2034)

Fokus pembangunan IKN pada tahap ketiga adalah sistem angkutan umum dan pengelolaan air.

Selain itu, akan dilakukan pula pengembangan kawasan IKN, perluasan kawasan perkantoran, bisnis, industri, hotel, universitas, serta pertahanan.

4. Tahap keempat (2035-2039)

Fokus pembangunan IKN pada tahap keempat adalah kereta api regional, ekspansi sistem pengelolaan air limbah, dan pembangunan solar farm.

Hal lain yang akan dibangun pemerintah pada tahap ini adalah pengembangan 4 kawasan, yakni KIPP tahap 2A, IKN Barat, IKN Timur, dan Kawasan Utara.

Seperti tahap ketiga, akan dilakukan pula pengembangan kawasan IKN, perluasan kawasan perkantoran, bisnis, industri, hotel, universitas dan lain-lain, serta pertahanan.

5. Tahap V (2040-2045)

Pada tahap terakhir sekitar 2040-2045, pemerintah bakal berfokus pada pembangunan infrastruktur dan lingkungan, seperti infrastruktur dan transportasi tahap akhir, pengembangan potensi bendungan multi guna.

Itulah alasan IKN belum ada investor beserta tahapan pembangunan IKN mulai dari 2022 hingga 2045 mendatang. (*)