[BREAKING NEWS] Geger Isu Pergantian Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Usai Diperiksa KPK

Isu pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjadi salah satu berita terpopuler di kanal Nasional Tempo pada Senin, 24 Juni hingga Selasa, 25 Juni 2024.

Menukil laporan Majalah Tempo edisi 24-30 Juni 2024, disebutkan bahwa PDIP bersiap menggantikan Hasto dari posisinya sebagai Sekjen usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap Harun Masiku.

Desakan untuk mengganti Hasto, muncul dari luar internal PDIP. Kelompok relawan Puan Maharani, yaitu Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GMPN), meminta Hasto untuk mundur agar tidak merusak citra partai. Ketua Umum GMPN Daddy Palgunadi mengaku sudah berbicara dengan pengurus PDIP.

"Kami memberi masukan," kata Daddy, Jumat 21 Juni 2024.

Sedangkan di lingkup internal partai mulai muncul rencana pengganti Hasto jika nanti ditahan KPK. Politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, ada kecurigaan Istana ingin menaruh orangnya sebagai pengganti Hasto.

"Ada istilah Kuda Troya Istana," kata orang dekat Hasto itu.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah apabila Istana disebut terlibat dalam urusan internal PDIP. Moeldoko juga menepis tudingan adanya cawe-cawe Istana dalam pemeriksaan Hasto oleh KPK.

"Saya melihatnya bukan di situ (ada arahan Istana). Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK," ujar dia, Kamis 20 Juni 2024.

Adapun Hasto, menduga rencana untuk menggantikan dirinya dari jabatan Sekjen merupakan upaya untuk memecah belah partai.

3 calon pengganti Hasto

Berdasarkan temuan Tempo, sejumlah politikus PDIP menyebut tiga nama yang digadang-gadang berpeluang untuk menggantikan Hasto, yaitu politikus PDIP Andi Wijayanto, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto.

Adapun Hasto menilai upaya untuk menggantikan posisinya merupakan langkah untuk memecah belah partai. Dia mengaku pernah ingin mundur dari jabatannya pada 2023 namun ditolak oleh Megawati.

KPK kembali membuka kasus Harun Masiku, politikus PDIP yang diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu. Harun Masiku raib. KPK menuduh Hasto menyembunyikannya.

Pada 2020, KPK sebenarnya sudah hendak mencokok Hasto yang berada di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta Selatan. Namun, waktu itu PDIP masih menjadi partai penguasa. Alih-alih bisa menyeret Hasto, justru para penyidik KPK yang diinterogasi sejumlah polisi.

Sejak itu, perburuan Harun Masiku yang tiba-tiba lenyap mulai redup. Hasto juga tak kunjung diperiksa. Pemilu 2024 mengubah peta politik. Presiden Joko Widodo, yang menjadi bos KPK setelah revisi UU KPK mengamputasi independensi lembaga ini pada 2019, bersimpang jalan dengan PDIP dalam pemilihan presiden. KPK pun unjuk gigi lagi mengusut Hasto.

DPP PDIP tepis isu pergantian

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Ekonomi Said Abdullah menepis adanya isu pergantian Hasto. Menurutnya, isu tersebut tak pernah mencuat dalam rapat pengurus teras partai.

"Karena tidak ada pembicaraan, tidak saya dengar juga. Artinya tidak hal seperti itu di DPP partai," kata Said, Senin, 24 Juni 2024.

Meski Hasto sempat diperiksa dan mengalami penyitaan paksa terhadap barang-barang pribadinya oleh penyidik KPK, Said hakulyakin bahwa Hasto adalah figur yang bersih. Apalagi, kata dia, sebagai sekjen partai, Hasto memiliki pengalaman yang baik dalam menyelesaikan permasalahan.

Ketua Badan Anggaran DPR tersebut menegaskan, bahwa PDIP melalui tim hukum akan terus mengawal dan membela Hasto yang diperiksa KPK atas kasus dugaan suap Harun Masiku.

Harun merupakan tersangka kasus penyuapan terhadap Komisioner KPU 2017-2022, Wahyu Setiawan. Penyuapan itu ditujukan agar dirinya dapat menjadi Anggota DPR dari Fraksi PDIP untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal pada Maret 2019.

"Pemeriksaan terhadap Pak Hasto oleh KPK biarlah menjadi kewenangan KPK. Jangan kemudian kita membuat kegaduhan, intervensi terhadap kerja KPK. PDIP tidak memerlukan itu," ujar Said.