Empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Keempat menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sebelumnya, saat sidang lanjutan di MK tim dari Anies-Muhaimin meminta MK menghadirkan empat menteri, yakni Menkeu, Mensos, Menko Perekonomian, dan Menteri Perdagangan.
Sementara tim Ganjar-Mahfud meminta MK menghadirkan tiga menteri. Selain Menkeu dan Mensos, mereka juga meminta MK menghadirkan Menko PMK.
Mereka menilai para menteri itu mengetahui soal pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama tahapan pilpres berlangsung.
Pembagian bansos ini dianggap bertalian dengan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, MK menolak permohonan Anies dan Ganjar. Pemanggilan para menteri ini untuk kepentingan para hakim karena keterangan mereka dikategorikan penting untuk didengarkan oleh mahkamah. Para pemohon pun dilarang bertanya kepada para menteri yang dipanggil.
Adapun bansos merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga komoditas bahan pokok.
Presiden Jokowi memang gencar memberikan bansos kepada masyarakat jelang Pemilu 2024. Beberapa di antaranya bansos berupa uang tunai Rp200 ribu per bulan per keluarga untuk periode Januari, Februari, Maret.
Bansos ini dicairkan sekaligus Rp600 ribu pada Maret 2024. Anggarannya Rp11,2 triliun dengan sasaran 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kemudian, ada bansos beras untuk ke 22 juta KPM sampai Juni 2024. Setiap bulan, per keluarga mendapatkan 10 kg beras.
Berikut ini ucapan Muhadjir, Airlangga, Risma, dan Sri Mulyani yang berkaitan dengan pembagian bansos jelang pemungutan suara Pilpres 2024.
Muhadjir Effendy
Bantah bansos pakai data Kemenko PMK
Pada awal Februari 2024, Muhadjir membantah pembagian bansos periode Januari hingga Februari 2024 menggunakan data Kemenko PMK.
Ia mengatakan pemerintah dalam pembagian bansos tetap menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).
"Untuk PKH dan BLT Elnino tetap menggunakan DTKS. Bantuan cadangan pangan (beras) saja yang menggunakan data P3KE," kata Muhadjir kepada CNNIndonesia.com.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga mendistribusikan bansos tersebut melalui Kemensos. Distribusi itu dilakukan langsung oleh Basarnas.
Namun, Mensos Risma jarang terlihat mendampingi Jokowi saat pembagian bansos jelang Pilpres 2024.
Muhadjir menjelaskan Risma fokus pada program-program Kemensos lainnya, terutama program pemberdayaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Menurut dia, wajar jika Risma tidak bisa terus-terusan mendampingi Presiden karena banyak target kerja yang harus dikejar.
Tak sepakat bansos disetop jelang pilkada
Pada 26 Maret 2024, Muhadjir juga tak sepakat dengan usul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya penyaluran bansos dihentikan menjelang Pilkada 2024.
"Ini saya kira usulan yang menurut saya ya, kurang bijak. Harus dibedakan. Skema antara bansos dan perlinsos itu," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/3).
Baginya, penyaluran bansos tak memiliki alasan untuk dihentikan. Pasalnya, penyaluran bansos sudah diatur dalam undang-undang dan memiliki target penerimanya secara berkala.
Muhadjir mengatakan pengaruh besar bansos dalam pemilu cuma persepsi masyarakat saja.
"Kalau masyarakat menilai bahwa kehadiran bansos itu memang masih dirasa diperlukan oleh mereka, dan kemudian dia akan punya persepsi bahwa dari mana bansos itu, kemudian dia terkait dengan pilihan preferensi mereka, ya kita enggak bisa melarang dong melakukan itu," kata dia.
Airlangga Hartarto
Pada 6 November 2023, Airlangga mengumumkan bahwa Presiden Jokowi akan melanjutkan program pembagian cadangan beras pemerintah hingga Juni 2024.
Airlangga menuturkan bansos beras itu akan tetap diberikan sebanyak 10 kg per bulan per KPM. Ia menjelaskan bansos beras untuk tahun 2024 itu akan menyasar 22 juta KPM.
Tak hanya itu, Jokowi juga akan memberikan bansos stunting untuk 1,4 juta keluarga rawan stunting (KRS). Adapun dana untuk bantuan stunting itu mencapai Rp446,242 miliar per kuartal.
"Jadi totalnya Rp892 miliar di semester pertama tahun depan," kata Airlangga.
Airlangga juga yang mengumumkan BLT Pangan Rp200.000 per bulan untuk Januari, Februari, dan Maret disalurkan pada Maret 2024 saat Ramadan.
Risma Mengaku Tak Tahu Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024
Tri Rismaharini
Dalam rapat Komisi VIII DPR pada 19 Maret 2024, Risma mengaku tidak tahu soal 'bombardir' bansos menjelang pemungutan suara Pilpres 2024.
Menurutnya, alokasi anggaran bansos memang besar. Namun, kata Risma, Kemensos tak memegang langsung anggaran tersebut.
"Kami itu pegang uang besar itu seperti akuarium, kita bisa lihat, enggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM [dari Kemenkeu], bukan lewat kami uangnya," kata Risma dalam rapat.
Ia menjelaskan pemerintah setiap awal tahun memang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos. Untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan per 26 Januari.
Oleh karena itu, kata Risma, wajar jika bansos selalu disalurkan setiap awal tahun. Hanya saja, tahun ini bertepatan dengan tahun politik.
Sementara, Kemensos diberi amanat untuk menjalankan Program Perlindungan Sosial dengan anggaran Rp497 triliun. Untuk 2024 anggarannya mencapai Rp78 triliun. Artinya, lanjut Risma, dia tidak ikut campur dengan bansos di luar itu.
"Sisanya ya saya enggak ngurusi. Kenapa? Ya, saya ngurus ini saja mumet gitu kan, ini komplain sini, komplain sana," katanya.
Risma pun sempat menangis saat mendengar cerita tentang seorang lansia bernama Semi yang hidup sebatang kara dan tak mendapatkan bansos dari pemerintah.
Ditemui setelah rapat, Risma mengaku akan melakukan evaluasi terhadap DTKS. Ia menyebut kasus Semi ini bukan satu-satunya.
Sri Mulyani
Guyuran bansos disetujui DPR
Pada akhir Januari 2024, Sri Mulyani menjelaskan pada 2024 ini pemerintah menggelontorkan anggaran bansos Rp493,5 triliun. Anggaran ini naik Rp20,5 triliun dibanding 2023.
Ia mengatakan bansos digelontorkan karena APBN digunakan pemerintah sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.
Menurutnya, gelontoran bansos itu pun tak diputuskan pemerintah sendiri. Bansos diberikan atas persetujuan DPR.
"Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR," ujar Sri dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).
Blokir anggaran Rp50 T di Desember 2023
Sri Mulyani sempat memblokir anggaran kementerian/lembaga hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan automatic adjustment.
Blokir anggaran itu diketahui berdasarkan surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, dan para pimpinan kesekretariatan lembaga negara.
Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.
Dalam surat itu, Sri Mulyani juga mengatur soal anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment. Kegiatan tersebut adalh belanja bantuan sosial yang meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako; belanja terkait tahapan pemilu; belanja terkait IKN; dan belanja untuk pembayaran kontrak tahun jamak.
Kemudian, belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (availability payment/AP); belanja untuk daerah otonomi baru/kementerian/lembaga baru; dan belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.
Jelaskan beda data bansos dengan Risma
Sri Mulyani sempat membeberkan alasan dana program perlinsos mencapai Rp479 triliun pada tahun ini, tetapi dana yang dikelola Kemensos hanya Rp78 triliun.
Sri menyebut ratusan triliun anggaran itu sejatinya dibagi dalam berbagai kategori, mulai untuk bantuan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Perlinsos yang dikelola Kemensos menurutnya benar Rp78 Triliun.
Ia menyebut alokasi untuk perlinsos sudah masuk dalam UU APBN dan disampaikan juga kepada DPR.
Ia juga menjelaskan anggaran terbesar yang digunakan dari Rp479 triliun lebih banyak diberikan untuk warga sebagai bansos dalam bentuk subsidi, di antaranya subsidi listrik, gas, dan BBM. Jumlahnya mencapai Rp300 triliun lebih.
Sementara, program yang dijalankan Kemensos adalah program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako atau bantuan pangan nontunai (BNPT), dan program khusus untuk lansia.
