Kecurangan Pemilu 2024 atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui penggalangan opini lembaga survei yang menyebut Prabowo-Gibran menang satu putaran.
“Kecurangan terjadi, saat lembaga survei mau melaksanakan Pilpres satu putaran atas permintaan Presiden Jokowi,” kata kader PDIP dekat almarhum Taufik Kiemas, Beathor Suryadi kepada wartawan, Jumat 15/3/2024.
Sebelum bergabung dengan kubu Prabowo, kata Beathor, SBY pernah mengatakan, Pilpres dengan satu putaran terindikasi curang karena ada tiga paslon.
“SBY Presiden ke 6, bersikap sama dengan warga pemilih bahwa 100 % itu dibagi 3 maka sangat curang jika satu putaran,” jelasnya.
“Lembaga survei mengklaim bahwa 823 ribu TPS itu isinya sama atau seragam bahwa Prabowo memperoleh sekitar 60 %, Anies 24 % dan Ganjar hanya 16 %. Jadi rekayasa lembaga survei itu bahwa pilpres satu putaran adalah rekayasa yang kriminil,” papar mantan tahanan politik era Soeharto.
Ditambah, kerja KPU dengan alat Sirekap tersebut, mereka berusaha bahwa informasi teknologi itu menyampaikan data yang benar, berharap warga pemilih percaya atas kerja IT canggih yang mahal ini.
“Hasil kerja Sirekap ini pun kriminal, maka mantan Wakapolri Oegroseno menyarankan agar mesin Sirekap itu di-police line, diduga melakukan kecurangan data masuk untuk Paslon 01 dan 03 yang angkanya stagnan pada hal input data dari TPS ke KPU sudah masuk 80% kok angka 01 dan 03 tetap, tidak berubah seperti hari pertama QC itu muncul pada 14 February 2024,” ungkapnya.
Beathor menegaskan, Pilpres 2024 curang dengan merekayasa kemenangan Prabowo-Gibran merupakan fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi.
“Pilpres dan Pemilu curang adanya di KPU bukan di tempat yang lain,” pungkasnya
Kecewa Pemilu Curang, Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu Tuntut Pemakzulan Jokowi
Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024 mendeklarasikan maklumat untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Mereka menuntut pemakzulan Presiden Jokowi sebagai buntut dari kecurangan ini.
Dalam maklumat itu, Gerakan Aksi menyatakan kecewa dengan Jokowi yang dinilai tak mampu menyelenggarakan pemilu dengan netral, jujur dan adil.
Mereka pun menolak pemilu curang, menuntut semua pihak yang terlibat kecurangan ditangkap dan diadili, dan menuntut memecat semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Takhanya itu, mereka menyatakan mendukung aksi mahasiswa menegakkan demokrasi. Mereka juga mendesak DPR menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.
Cepi Budi Muliawan, perwakilan Gerakan Aksi, menyatakan aspirasi utamanya adalah memprotes kecurangan Pemilu 2024.
Menurut dia, kecurangan pemilu tak hanya merugikan pasangan calon, fraksi politik, hingga partai. Dia mengatakan kecurangan pemilu telah merugikan rakyat luas.
"Inilah dasar gerakan kami," ujar Cepi saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Indikasi kecurangan itu, Cepi menilai tidak hanya muncul secara administratif ataupun normatif seperti biasa terjadi dalam pemilu. Dia menyatakan kecurangan ini merupakan kecurangan politik.
Kecurangan politik, menurut Cepi, tidak hanya sebatas administrasi, tetapi melibatkan abuse of power atau penyakahgunaan kewenngan. Baik itu keewenangan dalam urusan teknis atau kekuasaan.
Cepi menilai, Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang seharusnya menjadi pelaksana sekaligus wasit pemilu justru terlibat dalam kecurangan itu.
Dia juga menyinggung keterlibatan para kepala desa dan para penjabat kepala daerah dalam pemilu.
"Ini bukan hanya sekadar kecurangan administratif. Ini sudah kecurangan politik," kata Cepi.
Dia mengatakan tak mempedulikan siapa yang diuntungkan dari kecurangan itu. Yang jelas, dia menilai kecurangan pemilu telah merugikan rakyat Indonesia.
Atas dasar kecurangan itu, Cepi menuntut pemakzulan Jokowi. Dia menilai kecurangan pemilu disebabkan oleh haus kuasa orang nomor satu di Indonesia itu. Dia menilai kehausan akan kekuasaan membuat Jokowi hirau dengan nepotisme dan etika.
"Masalah setelah pemakzulan mau ada pemilu ulang atau apa pun yang dipilih oleh stakeholder bangsa ini, silakan," ujar Cepi.
Menurut Cepi, pemakzulan merupakan solusi, bukan lagi pilihan.
