Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) mendesak Rektor ITB Reini Wirahadikusumah bertanggung jawab atas Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang bermasalah dengan segera menyampaikan klarifikasi.
Sirekap hasil kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2024 saat ini menjadi sorotan.
Ketua Umum IA ITB Akhmad Syarbini mengatakan, KPU menyebut ITB terlibat sebagai perancang aplikasi Sirekap KPU yang terindikasi banyak kejanggalan sehingga muncul dugaan penghitungan dalam penghitungan suara Pemilu 2024.
Oleh karena itu, pihak Rektorat ITB perlu memberikan sikap dan klarifikasi sebagai bentuk tanggung jawabnya terkait rancangan teknologi dalam sistem IT.
“Rektor ITB agar segera menyampaikan klarifikasi secara elegan dan profesional. Kami mendukung sepenuhnya Rektor ITB untuk menjaga marwah dan nama baik ITB,” kata Akhmad Syarbini dan Sekretaris Jenderal IA ITB Hairul Anas Saudi dalam pernyataan sikapnya, dikutip Kamis (14/3/2024) .
IA ITB juga meminta Rektor ITB membentuk tim evaluasi untuk mengaudit Sirekap sebagai bentuk tanggung jawab intelektual.
Mengetahui kinerja aplikasi Sirekap telah berkembang menjadi perdamaian dan kegaduhan nasional sehingga berbagai kelompok intervensi masyarakat tanggung jawab ITB sebagai salah satu tim pengembang aplikasi tersebut.
Bentuk buruknya kinerja Aplikasi Sirekap diakui oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, yang mengatakan telah memperbaiki data-data tidak sinkron dari Sirekap.
Data Pilpres telah dilakukan perbaikan sebanyak 74.181 TPS, data Pemilu DPR sebanyak 14.651 TPS, dan data Pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS.
Bahkan, salah satu perwakilan masyarakat, yaitu Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) secara resmi melaporkan Rektor ITB ke Bareskrim Polri.
“Rektor ITB membentuk tim evaluasi untuk mengaudit Sirekap sebagai bentuk tanggung jawab intelektual demi tegaknya kebenaran dan keadilan untuk seluruh peserta Pemilu 2024,” kata IA ITB.
- Rektor ITB agar segera menyampaikan klarifikasi secara elegan dan profesional.
- Kami mendukung sepenuhnya Rektor ITB untuk menjaga marwah dan nama baik ITB.
- Agar Rektor ITB membentuk tim evaluasi untuk mengaudit Sirekap sebagai bentuk tanggung jawab intelektual demi tegaknya kebenaran dan keadilan untuk seluruh peserta Pemilu 2024.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya alumni ITB untuk terus mengawal proses penyelenggaraan PEMILU 2024 secara LUBER JURDIL demi menjaga marwah ITB di tingkat nasional dan dunia akademik pada umumnya serta menyukseskan kepemimpinan nasional secara damai dan berhasil.
KPU sebelumnya mengakui memiliki kerja yang sama dengan perusahaan teknologi asal Tiongkok, Alibaba, terkait komputasi cloud Sirekap.
Hal ini terungkap dalam sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait pengumpulan informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin), dengan permohonan KPU, Rabu (13/3/2024).
Mulanya, Majelis Komisioner (MK) KIP, Arya Sandhiyudha menanyakan langsung kepada Luqman Hakim dari perwakilan pihak KPU, apakah benar perihal kontrak kerja sama dengan Alibaba. Luqman membenarkan kerja sama itu berkaitan dengan cloud Sirekap.
“Benar KPU memiliki kerja sama dengan Alibaba,” tanya Majelis.
"Iya," jawab Luqman.
Luqman menyebut, informasi tersebut memang sengaja disembunyikan karena berkaitan dengan keamanan data.
