Pemerintah Arab Saudi 'murka' atas keputusan Israel yang menyita setidaknya 800 hektar tanah di wilayah Tepi Barat yang didudukinya saat ini.
Dilansir Al Arabiya, Jumat (29/3/2024), kerajaan Arab Saudi "mengutuk keras pengumuman pendudukan Israel, dan menekankan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan resolusi yang relevan," kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan seperti dilaporkan kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).
"Tindakan Israel tersebut merusak peluang perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara," imbuh kementerian dalam pernyataannya.
Pemerintah Arab Saudi juga meminta komunitas internasional untuk menghentikan pelanggaran sistematis yang dilakukan para pemukim Israel dan memastikan kembalinya tanah Palestina yang disita.
Pekan lalu, otoritas Israel mengumumkan penyitaan 800 hektar tanah di Tepi Barat yang diduduki, yang oleh para aktivis disebut sebagai tindakan penyitaan terbesar dalam beberapa dekade.
"Meskipun ada orang-orang di Israel dan dunia yang berusaha melemahkan hak kami atas wilayah Yudea dan Samaria dan negara secara umum, kami mempromosikan permukiman melalui kerja keras dan dengan cara yang strategis di seluruh negeri," kata Menteri Keuangan Israel Bezalel kata Smotrich, menggunakan istilah Israel untuk Tepi Barat.
Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza dalam perang Arab-Israel tahun 1967.
Permukiman di wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional.
Kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melaporkan percepatan drastis pembangunan permukiman ilegal sejak perang Israel di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, dan mengatakan hal ini berisiko menghilangkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang layak.
Pengumuman Israel ini disampaikan seiring Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Israel untuk melakukan pembicaraan mengenai perang Gaza.
Blinken sebelumnya menyebut perluasan permukiman sebagai "kontraproduktif untuk mencapai perdamaian abadi" dengan Palestina.
Israel Tiba-Tiba 'Ancam' Arab Saudi, Ada Apa?
Pemerintah Israel tiba-tiba "mengancam" Arab Saudi. Ini terkait normalisasi keduanya.
Sebelumnya Arab Saudi telah mengatakan tak akan membuka hubungan dengan Tel Aviv jika negara Palestina tak terbentuk. Ini yang dipermasalahkan Menteri Energi Israel dan mantan Menteri Luar Negeri, Eli Cohen.
Ia menyuarakan sikap tegas terhadap potensi normalisasi ini. Cohen menekankan bahwa pembentukan negara Palestina tidak seharusnya menjadi prasyarat bagi diplomasi keduanya.
"Perjanjian perdamaian regional tidak boleh mengobarkan negara Palestina," katanya dikutip Al-Jazeera dari Channel 7, Kamis (29/2/2024).
"Jika syarat untuk memperluas perjanjian perdamaian regional adalah pembentukan negara Palestina, saya bersedia untuk tidak melakukan ekspansi dan normalisasi dengan Arab Saudi," tambahnya.
Ia bahkan berujar jika pembentukan Palestina dilakukan hal tersebut tak akan membawa keuntungan. Terutama bagi Negeri Raja Salman sendiri.
"Sebagai seseorang yang mengetahui hubungan luar negeri, saya mengatakan bahwa perjanjian perdamaian dengan Arab Saudi dapat dicapai tanpa pembentukan negara dan hal ini terutama demi kepentingan Saudi," ujarnya lagi.
Sebelumnya, pemberitaan pertemuan antara Arab Saudi dan Israel muncul pekan lalu.
Sejumlah foto dan video beredar menunjukkan Menteri Perdagangan Arab Saudi, Majid bin Abdullah Al-Qasabi, berjabat tangan dengan Menteri Ekonomi dan Perindustrian Israel di sela-sela pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).
Foto dan video itu kemudian disusul dengan laporan-laporan media Israel yang mengklaim keduanya membahas soal perdamaian antara Arab Saudi dan Israel.
Salah satu media lokal Israel bahkan mengunggah foto keduanya dan memberi judul berbunyi: "Menteri Israel dan Menteri Saudi Berjabat Tangan dan Mendiskusikan 'Membuat Sejarah Bersama'.
Bantahan dengan cepat diberikan sumber resmi Riyadh. Sumber resmi Arab Saudi itu menjelaskan bahwa seseorang tiba-tiba mendekati Al-Qasabi ketika dia sedang berdiri dengan seorang Menteri Nigeria di sela-sela pertemuan WTO.
"Individu itu menjabat tangan (Al-Qasabi) dan kemudian diperkenalkan, tanpa sepengetahuan sebelumnya," ucap sumber resmi Saudi tersebut yang dikutip oleh kantor berita Saudi Press Agency (SPA) dalam laporannya.
Sumber resmi itu juga menegaskan kembali posisi Riyadh terhadap isu Palestina.
Termasuk dukungan teguh kerajaan untuk rakyat Palestina dalam menghadapi agresi Israel yang terus berlangsung.
Diketahui upaya normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel memang sempat berlangsung di 2023.
Tapi upaya yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS) itu terhenti setelah peran berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak Oktober.
Mengutip Al Jazeera hari ini, total warga Gaza yang tewa telah menembus 30.000. Meski dikecam PBB dan dunia, Israel yang didukung Barat tak juga menghentikan serangan.
