Eks Danjen Koppasus Mayjen TNI (Purn) Soenarko mengatakan banyak kecurangan yang terjadi saat Pemilu dan Pilpres 2024 berlangsung.
Menurutnya, kecurangan tersebut telah dimulai sebelum digelarnya Pemilu dan Pilpres hingga pascapencoblosan 14 Februari, dan sampai tahap rekapitulasi suara.
“Intinya adalah bahwa Pemilu dan pelaksanaan Pilpres yang baru selesai pada 14 Februari 2024 lalu, sampai saat ini masih didapat dan ditemukan kecurangan.
Kecurangan dan ketidakjujuran itu, sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan Pemilu dan Pilpres,” kata Soenarko saat memimpin aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Soenarko hadir memimpin massa aksi Rakyat Selamatkan Indonesia berunjuk rasa di deoan kantor KPU.
Mengenakan pakaian loreng hijau muda, Soenarko naik ke atas mobil komando dan berorasi.
Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan terima kasih kepada massa aksi yang tetap berjuang untuk menegakan demokrasi di tanah air.
Kemudian secara tegas ia meminta seluruh komisioner KPU untuk melaksanakan 4 tunturan massa aksi, yakni tolak Pemilu curang, diskualifikasi paslon 02, audit forensik sistem IT KPU, dan adili Komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi.
Lebih lanjut Soenarko mengatakan dirinya bersama massa aksi tak terima jika dipimpin pemimpin penipu dan perampok.
“Kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak ingin dipimpin oleh kumpulan penipu dan perampok. Kami tidak percaya kalau negara dipimpin oleh penipu dan perampok,” kata Soenarko
Diketahui, Sunarko tercatat sebagai satu di antara beberapa Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Terkait aksi hari ini, ia menyebut, tidak digelar untuk kepentingan partainya.
“(Digelar aksi) atas nurani. Enggak ada urusan partai. Enggak ada urusan partai,” tuturnya.
Adapun, sejumlah tokoh yang akan hadir diantaranya, Jenderal TNI (Purn) Tyasno, Letjen TNI (Purn) Suharto, Marwan Batubara, hingga Edy Mulyadi.
Massa Sempat Bakar Ban
Unjuk rasa di depan Kantor KPU tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban.
Asap hitam sempat terlihat mengepul dan terbawa angin.
Suasana pun semakin memanas oleh ujaran-ujaran yang disampaikan orator dari atas mobil komando aksi.
Pantauan Tribun Network di lokasi sekira pukul 14.10 WIB kemarin, massa aksi melakukan longmarch dari Jalan Imam Bonjol atau tepatnya Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.
Massa aksi didominasi kelompok pria, namun tampak juga peserta aksi wanita.
Di barisan paling depan terlihat para ibu yang membawa spanduk berukuran besar, bertuliskan ‘Jokowi mundur’.
Mereka semakin bersemangat, sebab kalimat di spanduk itu bukan sekadar tulisan, tapi lantang mereka suarakan sambil melangkahkan kaki.
Kemudian, di barisan tengah terlihat para peserta aksi yang membawa poster-poster berukuran sedang, bertuliskan kalimat-kalimat yang menolak kecurangan pemilu.
Mereka menduga kecurangan dilakukan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumingraka.
Oleh karena itu, terlihat juga poster-poster bertuliskan kalimat ‘diskualifikasi paslon curang’.
Tak hanya itu, mereka menggelar longmarch sambil memukul kentongan bambu.
Sementara itu, pihak kepolisian menyiagakan sejumlah anggota dan kendaraan taktik di depan Kantor KPU.
Puluhan tameng penghalau massa juga telah disiagakan di lokasi.
Diketahui, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu nantinya terdiri TNI-Polri dan sejumlah instansi lainnya.
“Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di depan Gedung DPR/MPR RI kami melibatkan personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, di Bawaslu melibatkan 507 dan KPU RI melibatkan 770 personil,” ucap Susatyo, Senin.
Lebih lanjut dijelaskan Susatyo mengenai pengalihan arus lalu lintas di tiga lokasi unjuk rasa tersebut hingga saat ini masih bersifat situasional.
Rekayasa arus lalu lintas kata dia akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.
“Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan ada pengalihan arus lintas di DPR/MPR, Bawaslu dan juga KPU RI,” ujarnya.
Selain itu Susatyo pun juga menghimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi massa unjuk rasa.
Tak hanya pada personelnya, eks Kapolres Bogor Kota itu juga meminta agar kordinator lapangan (korlap) tak memprovokasi massa untuk bersikap anarkis selama unjuk rasa.
“Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas,” tandasnya.
