Pemilihan presiden (pilpres) Indonesia kembali disoroti media asing. Yang disoroti saat ini adalah ketidakhadiran calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam acara kebebasan pers.
Hal ini dilaporkan oleh media asing Reuters melalui artikel berjudul 'Indonesia presidential frontrunner skips press freedom event' yang diterbitkan Minggu (11/2/2024).
"Dua dari tiga calon presiden Indonesia berjanji untuk melindungi kebebasan pers di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu pada acara akhir pekan," lapor media tersebut.
"Peristiwa ini terjadi hanya beberapa hari menjelang pemilu tanggal 14 Februari, dan ketika sebagian masyarakat Indonesia menyuarakan keprihatinan atas terkikisnya kebebasan demokratis yang telah diperoleh dengan susah payah di negara ini."
Pada hari terakhir kampanye pada Sabtu (10/11/2023), capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Ganjar menandatangani pernyataan tertulis Dewan Pers Nasional untuk menegakkan demokrasi dan kebebasan pers.
"Tidak jelas apakah Prabowo, yang pada acara hari Sabtu diwakili oleh ketua tim kampanyenya, menandatangani deklarasi tersebut. Tim kampanyenya tidak menanggapi pertanyaan mengenai masalah ini," lapor media tersebut.
Ketua tim kampanye Prabowo, Rosan Roeslani, mengatakan pada acara tersebut bahwa "Kebebasan pers adalah sesuatu yang mutlak harus kita pertahankan dan tingkatkan… karena kebebasan pers adalah salah satu ujung tombak demokrasi kita."
Namun Rosan tidak menjelaskan ketidakhadiran Prabowo dalam acara tersebut.
Pekan lalu, Human Rights Watch mengatakan Prabowo tidak menanggapi kuesioner mengenai isu-isu hak asasi utama yang dihadapi masyarakat Indonesia, sementara Anies dan Ganjar memberikan jawaban rinci.
"Dua dari tim politik utama telah memberikan pelayanan kepada pemilih di Indonesia dengan menyampaikan pandangan mereka," kata Elaine Pearson, direktur Asia di Human Rights Watch. "Pemilih di Indonesia perlu mengetahui posisi (semua kandidat) dalam berbagai isu penting yang mempengaruhi mereka dan komunitas di mana mereka tinggal."
Prabowo, yang merupakan mantan komandan pasukan khusus, untuk ketiga kalinya mencalonkan diri sebagai presiden dan telah lama menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia selama bertugas di militer.
Ia membantah tuduhan tersebut, namun para kritikus mempertanyakan komitmen Prabowo dalam melindungi hak asasi manusia.
