Civitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) menyampaikan penyataan sikap terkait kondisi politik nasional terkini. Mereka menyoroti masalah etika dan moral dalam berdemokrasi.
Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Undip, Suradi Jaya Saputra, di Taman Inspirasi Undip, Rabu (7/2). Suradi menyebut ada sekitar 30 guru besar yang hadir dalam acara tersebut.
Di antaranya ialah Muhammad Nuh dari Fakultas MIPA, Lita dan Ani Purwanti dari Fakultas Hukum, Ferdinan dari Fakultas Ekonomi, Zainal dari Fakultas Kedokteran. Pembacaan pernyataan sikap itu juga dihadiri mahasiswa dari aliansi BEM se-Undip dan alumni.
"Ini mewakili civitas akademika, tidak atas nama lembaga, kami adalah anggota masyarakat kampus Undip, dari komunitas dan forum saja. Guru besar yang ikut banyak, sekitar 30," kata Suradi di Taman Inspirasi Undip, Semarang, Rabu (7/2/2024).
Suradi mengatakan pernyataan sikap itu dibuat atas keprihatinan setelah putusan (Mahkamah Konstitusi) MK Nomor 90 soal usia capres-cawapres disahkan. Putusan itu mengantar Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden nomor urut dua.
"Diputuskan pula bahwa itu pelanggaran etika berat oleh MKMK (Majelis Kehormatan MK) namun diikuti pula oleh KPU, tetap disahkan sebagai calon wakil presiden," ujar Suradi.
Suradi menyatakan, civitas akademika Undip tidak ingin situasi politik saat ini dianggap biasa saja dan diteruskan di masa depan.
"Inilah yang sesungguhnya kami garisbawahi supaya tidak terwariskan untuk anak-anak kami. Supaya tidak dicatat oleh anak-anak kami sebagai sesuatu yang baik, bahwa etika yang kita junjung selama ini runtuh gara-gara hal tersebut, ucap Suradi.
Ada empat poin sikap yang dibacakan di hadapan Gedung Rektorat Undip tersebut. Poin pertama, mereka mengimbau penyelenggara negara agar mengembalikan tujuan dibentuknya hukum untuk mencapai cita-cita luhur negara, bukan untuk mencapai kekuasaan belaka.
"Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai koridor kewenangan dan tugas masing-masing," kata Suradi.
Dalam pernyataan sikap itu juga disebutkan bahwa kehidupan demokrasi telah mengalami kemunduran.
Karena itu mereka meminta penyelenggara negara kembali ke pilar-pilar demokrasi yang berlandaskan nilai Pancasila.
"Hari ini kita melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan berdemokrasi didegradasi secara terang-terangan, etika dan moral dalam berdemokrasi telah hingga mencapai titik nadir. Untuk itu kami mendesak pemerintah dan mengimbau seluruh bangsa Indonesia untuk kembali menjunjung tinggi etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kerusakan yang lebih parah," ucap Suradi saat membacakan pernyataan sikap civitas akademika Undip.
